Program PKH di Dompu

Orang Miskin Tak Dapat, yang Mampu Justru Kebagian

Dompu (Suara NTB) – Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin justru masih dinikmati orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup tinggi. Sebaliknya, keluarga miskin justru masih banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Kondisi itu masih ditemukan meski para pendamping program ini tetap melakukan pengecekan tiap bulannya. Tambahan 13.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dicek hanya mampu diintegrasikan datanya sebesar 30 persen.

Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Nuraini, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa, 14 November 2017, mengaku ada 8.040 KPM PKH tahun 2017 se Kabupaten Dompu. Penetapan KPM ini berdasarkan data BPS hasil survei bersama aparat Desa/Kelurahan tahun 2010 – 2011 dan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data ini ditetapkan penerima oleh Kementrian Sosial yang diterima masing – masing daerah.

“Untuk program PKH, syaratnya tidak hanya miskin. Tapi harus memiliki anak sekolah sampai SMA, ibu yang baru melahirkan, dan ibu hamil. Saat ini ada tambahan komponen disabilitas dan lansia. Kalau salah satunya ada atau semuanya ada, maka ia berhak menerima PKH,” katanya.

Untuk memastikan KPM memenuhi syarat, Nuraini menjelaskan, tenaga pendamping Desa melakukan pertemuan bulanan kelompok. Bila KPM tidak lagi memenuhi syarat, mereka diusulkan untuk dicoret sebagai penerima. Kendati bisa mengurangi, pihaknya maupun pendamping tidak berhak menambah.

“Informasi ada warga yang tidak memenuhi syarat, tapi terdaftar sebagai KPM PKH akan kami tindak lanjuti ke pendampingnya,” ungkap Nuraini.

Nuraini mengaku, bila dana sering 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah pusat ke daerah terwujud, salah satu program yang dicanangkan dengan pemberian tanda khusus bagi rumah tangga penerima manfaat dan kegiatan sosialisasi. Tanda khusus ini juga menjadi kontrol sosial antara mereka yang menerima dan tidak menerima.

“Itu (pemberian tanda khusus) memang salah satu program yang kita rencanakan dari dana sharing. Tapi sampai sekarang dana sharing 5 persennya belum terealisasi,” akunya.

Ia juga mengaku, Kabupaten Dompu termasuk diantara Kabupaten di NTB yang mendapat tambahan KPM PKH tahun 2017. Tambahan awalnya sebanyak 13.014 KPM dan pihaknya diminta mengecek dan mengisi formulir melalui aplikasi di HP android pada 1 – 5 November 2017. Karena terkendala tenaga pendamping dan operator hanya 38 orang, serta minimnya fasilitas berupa HP dan kendaraan, serta terbatasnya waktu yang diberikan sehingga hanya 30 persen yang berhasil dicek.

“Mereka juga langsung melakukan pengecekan dengan mengisi form di sistem tampa dilakukan pelatihan. Hanya 30 persen yang berhasil dicek,” katanya.

Pada tambahan kedua, lanjut Nuraini, Kabupaten Dompu kembali mendapat 4 ribu KPM dan masa pengecekan pada 8 – 12 November 2017 lalu. Belum diketahui berapa yang berhasil dicek dan diimput dalam sistem sebagai penerima.

“Kita sudah bersurat ke Kementerian untuk penambahan waktu mencek calon KPM PKH. Mudah – mudahan saja disetujui,” harapnya.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir Peter Willem membantah banyaknya KPM PKH yang secara ekonomi mampu tapi terdata sebagai penerima, tapi mereka yang miskin tapi tidak terdata sebagai KPM akibat data BPS yang keliru. Pihaknya melakukan pendataan tahun 2010 – 2011 lalu atas permintaan TNP2K untuk mengambil 40 persen warga berpenghasilan rendah.

Data ini diambil dari semua penerima program jaminan sosial selama ini, kemudian digabungkan dan dilakukan pendataan. “Datanya kita serahkan ke TNP2K kemudian diserahkan ke Kementrian Sosial. Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial yang melakukan verifikasi,” ungkapnya.

BPS, lanjut Peter Willem, terakhir memutakhirkan data kemiskinan tahun 2015 lalu. Proses pemutakhiran dilakukan di tingkat Desa melalui forum konsultasi publik dengan menghadirkan Kepala Dusun, tokoh masyarakat yang dipimpin oleh fasilitator.

Dari forum konsultasi publik kemudian dilanjutkan kunjungan rumah tangga bersama Kepala Dusun dan ketua RT. Setelah dimutakhirkan, pemilik rumah menandatangani surat pernyataan telah diverifikasi bersama kepala Dusun dan RT. Melalui forum ini juga ditambah dan dikurangi berdasarkan syarat yang diatur dengan tingkat kemiskinan, tapi perubahannya ditandatangani oleh Camat dan Desa.

“Itu (data) harus dilakukan pemutakhiran, karena setiap tahun bisa saja keluarga itu mengalami perubahan ke arah sejahtera. Tapi pemutakhiran oleh kita terakhir tahun 2015 lalu,” jelasnya. (ula)