Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan DD dan ADD

Dompu (Suara NTB) – Camat memiliki peranan yang cukup stategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD). Untuk mengeluarkan anggaran pembangunan dan belanja Desa (APBDes) harus dilengkapi rekomendasi Camat. Karena Camat yang akan memonitoring setiap perkembangan pembangunan di Desa.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB usai mengikuti hearing bersama Komisi 1 DPRD Dompu terkait pengelolaan APBDes Desa Katua tahun 2016 di ruang rapat utama DPRD Dompu, Rabu, 3 Mei 2017.

“Rekomendasi untuk pencairan anggaran Desa itu sudah berada di Camat, bukan di kita lagi. Jadi, Camat harus mengecek semua sebelum mengeluarkan rekomendasi, termasuk mengecek ke lapangan,” kata H. Supardi.

Untuk APBDes tahun 2017, kata H. Supardi, baru tujuh desa yang sudah dikeluarkan rekomendasinya oleh Camat se Kabupaten Dompu dan saat ini sedang menunggu ditandatangani pengesahan APBDes-nya oleh Bupati. “Setelah APBDes disahkan baru bisa diajukan pencairan anggarannya,” ungkapnya.

Baca juga:  Warga Setujui Pembangunan Rumah Subsidi Sembung Palace

Desa yang belum direkomendasikan Camat, kata H. Supardi, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi program kegiatannya. Termasuk untuk memastikan, APBDes yang diajukan telah melalui mekanisme pembahasan bersama di tingkat Desa.

Hal itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dari pemerintah Kabupa181ten (Pemkab) di Desa dan tidak terulangnya kegiatan yang sama pada lokasi yang sama. “Camat akan mengecek dan mengkoordinir semuanya sebelum dikeluarkan rekomendasi,” terangnya.

Sementara untuk pencairan anggaran kegiatan di Desa, kata H. Supardin, masing – masing Desa harus menyelesaikan semua SPJ penggunaan anggaran tahun 2016 dan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Karena ada beberapa Desa yang menunggak pembayaran pajak.

Sebelum APBDes disahkan, Desa sudah bisa mencairkan anggaran untuk belanja pegawai untuk kebutuhan gaji. Kendati demikian, Desa juga diminta untuk menyelesaikan tunggakan pajak dan tunggakan pajak bumi bangunan (PBB). “Yang sudah dinyatakan lunas, harus mendapat rekomendasi Inspektorat,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par mengatakan, masalah komunikasi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan masih menjadi persoalan di Desa. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Katua, tapi juga banyak terjadi di Desa lain.

Baca juga:  Ikatan Pemuda Peresak Gelar “Peresak Bersholawat”

“Kita melihat persoalan di Desa Katua ini lebih kepada persoalan komunikasi. Di Desa itu ada BPD-nya. Masalah seperti ini (minta keterbukaan informasi), mestinya dibicarakan dengan baik di Desa dan tidak perlu sampai ke Dewan,” katanya.

Kendati demikian, Andi mengingatkan kepada pemerintah, untuk tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan DD di tingkat Desa. Jangan sampai persoalan ADD dan DD akan menjadi persoalan lain di kemudian hari. Bagi Desa juga diminta lebih bijak sebagai pejabat publik. Kritikan dan masukan dari berbagai pihak harus disikapi dengan bijak.

“Ego itu perlu. Tapi kalau ditempatkan pada tempat yang salah, malah akan menjadi egois dan sombong. Itulah yang tidak baik,” kata Andi yang memimpin hearing pemuda Desa Katua dengan pemerintah daerah yang dihadiri oleh DPMPD Dompu, Inspektorat, dan Pemerintahan Desa Katua. (ula/*)