Keterlambatan Penyelesaian Proyek, ULP Tidak Mau Dipersalahkan

Dompu (Suara NTB) – Unit Layanan Pelelangan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menolak dipersalahkan atas keterlambatan pengerjaan proyek bangunan dua lantai RSUD Dompu. Berdasarkan dokumen pelelangan, PT Telaga Pasir Kuta, Bandung, Jawa Barat berhak ditunjuk sebagai pemenang tender. Adanya keterlambatan pekerjaan fisik proyek, tidak ada kaitannya dengan pihak ULP.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (APP) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Dompu, Ir Saiful Buchori kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa, 13 Desember 2016, enggan dipersalahkan atas keterlambatan pekerjaan proyek tersebut. Pihaknya hanya memproses apa yang disampaikan pihak RSUD Dompu selaku pemilik proyek untuk diproses lelang dan dicarikan kontraktor. “Saya kira tidak benar kalau ULP disalahkan atas keterlambatan pekerjaan proyek RSUD,” kata Saiful.

Rahmat Hidayat, SE sekretaris ULP yang juga anggota Pokja tender proyek RSUD mengatakan, berdasarkan penawaran yang masuk terkait persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang diajukan PT Telaga Pasir Kuta, sehingga perusahaan ini ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana. “Kita juga tinjau penunjang pekerjaan, karena dalam penawaran dicantumkan jaminan dan pendukung (pekerjaan). Kita tidak meninjau kantor perusahaannya, karena tidak ada kaitannya,” tegasnya.

Baca juga:  Talud Diperbaiki, Pemprov Perlebar Jalan Gunungsari - Pemenang 2020

Jika PT Telaga Pasir Kuta tidak memiliki kualifikasi dan bermasalah, kata Abdurrahim, ST anggota pokja ULP lainnya, pasti akan ditolak oleh aplikasi. Karena aplikasi ini terkoneksi secara nasional dan perusahaan yang sudah di-black list tidak akan bisa mengajukan penawaran selama dua tahun anggaran. “Kita datangkan direktur aslinya (PT Telaga Pasir Kuta). Dia datang saat klarifikasi sebelum dimenangkan. Itu menunjukkan mereka serius terhadap pekerjaan yang ditawarkan,” katanya.

Ketika dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dan ada masalah, kata Abdurrahim, itu menjadi kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pengawasnya. Termasuk pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, harusnya langsung ditegur dan diberi peringatan. “Kalau ada keseriusan PPK, mestinya diproses sejak awal. Ini kontraktornya mengerjakan pengecoran secara manual, malah dibiarkan saja. Padahal dalam kontraknya, (pengecoran) pakai alat molen dan redimix. Jadi tergantung mereka (PPK dan pengawas), tapi kok kita disalahkan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, soal waktu tender yang disebut – sebut terlambat. Pada dasarnya, proses tender yang diajukan pihaknya sesuai pengajuan yang disampaikan pemilik proyek. Namun waktu 180 hari sejak 30 Juni 2016 ditandatangani kontrak proyek RSUD, secara teknis sudah mencukupi. Namun dalam pelaksanaan awal yang mengalami keterlambatan pekerjaan. “Ini bukan soal waktu pelaksanaan tender. Dengan waktu 180 hari, secara teknis sudah cukup,” katanya.

Baca juga:  Pengadaan APE TK/PAUD Kota Bima Diduga Mubazir

Terkait munculnya Nasar alias Aba Nasa dalam pekerjaan proyek RSUD Dompu senilai Rp 9,46 miliar ini, Abdurrahim menegaskan, di luar kewenangan pihaknya. Karena dalam dokumen penawaran perusahaan, tidak ada nama Nasar, termasuk kontraknya.

Namun Rahmat Hidayat mengharapkan agar pihak kontraktor diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun anggaran 2016. Jika pun masih tersisa pekerjaan, sesuai Perpres no 4 tahun 2015, pihak kontraktor berhak mendapat perpanjangan waktu 50 hari, tapi dengan denda 1/1000 permil. “Kalau hingga 50 hari pekerjaan belum juga selesai, diputus kontrak dan di-black list perusahaannya,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan pantauan Suara NTB di lokasi pembangunan gedung dua lantai  milik RSUD Dompu, kemajuan pekerjaan fisik proyek baru tiang panjang hingga lantai 2 dan dinding lantai 1. Sementara cor beton lantai 2 belum dilakukan, bahkan baru mulai dilakukan pemasangan besi lapis 2 di atas bondev. Sehingga diperkirakan belum sampai 50 persen dari target penyelesaian proyek dalam kontrak 27 Desember 2016. (ula)