Dompu Usulkan Penambahan Pupuk Subsidi

Soekarno. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, berencana mengusulkan penambahan alokasi pupuk subsidi ke Pemprov NTB. Bahkan, mereka telah meminta dukungan berbagai sektor pengguna lain seperti peternakan dan budidaya perikanan. Langkah itu diambil untuk meyakinkan pemangku kebijakan bahwa kebutuhan tersebut sangat mendesak, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi warga melalui sektor pertanian ditengah pandemi Covid-19.

Demikian ungkap Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST., MT ketika ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Selasa, 17 November 2020.

Ia mengatakan, untuk menyambut masa tanam di musim hujan pertama tahun ini, daerah baru memiliki stok 600 ton pupuk subsidi jenis urea. Padahal, kebutuhan idealnya lebih dari 10.000 ton. “Makanya kita minta seluruh sektor pengguna pupuk agar mengajukan permohonan, jadi tidak sekedar dari tanaman pangan saja,” ungkapnya.

Permohonan agar semua sektor ikut mengajukan tambahan alokasi, salah satunya untuk meyakinkan pemangku kebijakan soal terdesaknya kebutuhan tersebut. Apalagi dengan meningkatnya antusias masyarakat dalam bercocok tanam.

Keterbatasan itu, lanjut Soekarno, juga berdampak pada terhambatnya penyaluran kartu tani. Karena ketika dipaksa membagi sementara stok pupuk tidak memadai, ia memastikan timbulnya gejolak sosial ditengah masyarakat. “Ini masih menjadi pertanyaan dan tantangan kita kedepan, karena faktanya alokasi pupuk belum sesuai kebutuhan MH I,” ujarnya.

Untuk tahun 2020, daerah memperoleh kartu tani sebanyak 34.342 keping dari pemerintah pusat. Setiap kartu tani akan memperoleh pupuk subsidi 175 Kg/Ha untuk tanaman jagung. Sedangkan padi 100 Kg/Ha dan kedelai 50 Kg/Ha.

Jika menyesuaikan dengan persediaan stok pupuk yang ada, ia meyakinkan tidak memadai. Belum lagi ditambah kebiasaan masyarakat memupuk tanaman lebih dari semestinya demi hasil produksi yang lebih baik. “Alternatifnya sekarang adalah penambahan kuota dan sosialisasi keberadaan kartu tani,” pungkasnya. (jun)