Dompu Tetap Uji Coba KBM Tatap Muka

Lukman.(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Dompu, akan tetap mengaktifkan kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka mulai Senin 13 Juli. Meski disadari ada edaran terbaru Gubernur NTB yang belum mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, pada masa uji coba ini pelaksanaan dibatasi hanya tiga hari, itupun tak ada paksaan bagi siswa atau orang tua wali untuk mengharuskan anaknya datang ke sekolah.

Demikian disampaikan Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Lukman, SE, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 11 Juli 2020.

Iklan

Dalam Suarat Edaran (SE) Bupati nomor 360/267/BPBD/2020 diputuskan jadwal untuk sekolah tahun ajaran 2020/2021 ini mulai 13 Juli 2020. Sementara SE Gubernur NTB nomor 420/3320.UM/Dikbud tertanggal 7 Juli 2020, ditegaskan bahwa pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan di provinsi NTB, baik di daerah zona kuning, hijau, oranye dan merah tidak diperkenankan. Bahkan ada ancaman sanksi bagi satuan pendidikan yang melanggar.

“Biar dihargai juga edaran kita diberlakukan dulu tiga hari untuk minggu pertama ini. Bupati juga pernah bilang sewaktu rapat, bagaimana kita mau evaluasi sedangkan belum mulai kegiatan,” terangnya.

Terbitnya edaran Gubernur ini terpaut sehari setelah edaran Bupati disebar ke semua satuan pendidikan tingkat SMP. Karenanya, harus direalisasikan terlebih dahulu meski hanya beberapa hari.

Hanya memang pada masa uji coba ini, lanjut dia, sekolah belum sampai masuk pada tahap pemberian materi pelajaran secara tatap muka, tetapi hanya sebatas pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kalaupun orang tua keberatan atas kebijakan yang diambil, mereka berhak untuk melarang anaknya ke sekolah. “Kalau memang tidak mau kita tidak memaksakan untuk mengikuti tahap pengenalan lingkungan,” ujarnya.

  UPT Dikmen Pastikan Tak Ada KBM Tatap Muka di Dompu

Sikap yang diambil ini tidak bermaksud mengabaikan edaran Gubernur NTB, apalagi ancaman sanksinya. Tetapi semata-mata karena edaran Bupati sudah terlanjur disebar sehingga perlu direalisasikan. Jika akhirnya ditemukan persoalan setelah kegiatan tersebut berjalan tentu akan disusul dengan penerbitan edaran baru berdasarkan hasil evaluasi yang ada. “Kita tidak mau laksankan inikan sudah diedarkan. Jangan karena surat yang lain kita serta merta langsung tarik, jadi kita jalan dulu selama tiga hari baru kita evaluasi,” pungkasnya. (jun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here