Dompu Dapat Tambahan 2.366 KPM PKH

Irawan. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, mendapat tambahan 2.366 KMP PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos). Meliputi irisan penerima BST dan warga miskin baru berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Meski demikian, itu bukan kuota tetap lantaran masih bergantung pada hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping. Demikian ungkap Koordinator Kabupaten (Koorkab) PKH Dompu, Irawan kepada wartawan di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, 2.366 KPM PKH itu tersebar merata di delapan kecamatan, untuk Woja 497, Pekat 398, Pajo 228, Manggelewa 239, Kilo 143, Kempo 168, Huu 231 dan Dompu 462 KPM. “Data ini irisan dari penerima BST sama KPM baru murni dari BDT,” terangnya.

Kendati tambahan tersebut menjadi kabar baik bagi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun bukan merupakan kuota tetap. Pasalnya, masih ada kemungkinan calon penerima yang dikirim pusat tidak memenuhi persyaratan, baik karena tingkat perekonomian sudah membaik, pindah keluar daerah, meninggal dunia atau tak memenuhi komponen sebagai KPM PKH.

Prinsipnya, tegas Irawan, penentuan akhir tergantung hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping PKH pada tiap Desa/Kelurahan. “Ini tidak langsung masuk semua di PKH, karena bisa saja dia tidak memenuhi syarat. Jadi sekarang masih dalam proses validasi lapangan,” ujarnya.

Mengacu pada pengalaman verifikasi dan validasi data yang dikirim kementerian selama ini, biasanya ada sekitar 30 persen tidak memenuhi syarat. Dan itu tidak bisa serta merta langsung diganti oleh pendamping dengan KPM lain. Temuan lapangan sepenuhnya dikirim kembali ke pusat untuk kemudian disimpulkan.

Ditambahkan Irawan, semenjak program ini berjalan, daerah tidak pernah melayangkan usulan keluarga penerima manfaat, sebab ada kewajiban bagid daerah untuk patung anggaran dengan pusat. “Karena tidak ada, nunggu saja mana yang dikasi pusat. Jadi Koorkab tugasnya hanya memvalidasi data,” pungkasnya. (jun)