Dokumen Ali-Sakti Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual

Mataram (Suara NTB) – Dari empat pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur yang medanftar dari jalur independen ke KPU NTB, hanya satu pasangan yang memenuhi syarat dan mulus melenggeng ke tahap selanjutnya, yakni pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan-L. Gde. M. Ali Wiresakti Amir Murni, (Ali-Sakti).

Pasangan Ali-Sakti saat ini sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Oleh karena itu, pasangan yang mendaftar pertama ini akan lanjut ke tahap terkahir, atau tahap penentuan, yakni tahap verifikasi faktual.

Iklan

“Ali-Sakti, kami sudah selesaikan bekas verifikasi administrasinya, dan hasilnya ada 313 ribu lebih daftar dukungan yang akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi faktual,” ujar Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, SE, pada Suara NTB, di ruangannya, Rabu, 29 November 2017.

Berkas dukungan pasangan Ali-Sakti sudah memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan. Begitu juga dengan syarat minimal jumlah sebaran dukungan di Kabupaten/Kota. Diketahui, sebaran dukungan pasangan ini menyebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Nah data dukungan ini yang akan kami uji di lapangan. Apakah betul orang yang ada namanya itu  mendukung pasangan ini. Nanti berkas aslinya akan kami turunkan untuk diuji faktual oleh PPS,” jelasnya.

Dari sebaran dukungan di 10 kabupaten/kota, dukungan Ali-Sakti terkonsentrasi atau paling besar ada di Pulau Lombok, terutama di Lombok Timur, yang mencapai ratusan ribu lebih.

“Dominan besar dukungannya di Pulau Lombok. Jadi kami sampaikan hanya satu pasangan ini saja yang bisa kami lanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Suhardi.

Terakhir disampaikan oleh Suhardi, bahwa hasil verifikasi faktual ini akan menjadi tiket pasangan Ali-Sakti untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada NTB, bersamaan dengan pendaftaran peserta Pilkada dari jalur parpol pada bulan Januari tahun 2018 mendatang.

“Hasil verifikasi faktual inilah akan jadi tiket untuk mendaftar sebagai calon bersamaan dengan dari jalur parpol. Tapi kalau hasil verifikasi faktualnya ternyata masih kurang dari standar minimum, maka harus melakukan perbaikan, sebanyak dua kali dari total kekurangannya,” ucap Suhardi. (ndi)