DLHK Dompu Segera Tertibkan Empat Tambang Liar

Sejumlah penambang liar melakukan penambangan material pasir dan batuan di DAS Baka Desa Rababaka, Jumat,  1 Februari 2019. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Penambangan liar di sejumlah wilayah di Dompu masih berlangsung. Diantaranya, penggalian material pasir dan batuan di Desa Rababaka dan tiga lokasi di Kecamatan Pekat. Pemkab Dompu akan mengambil tindakan tegas dalam waktu dekat ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, Albuhairum menjelaskan, kewenangan menangani masalah pertambangan memang tidak dimiliki lembaganya. Namun, karena aktivitas tersebut tidak dibekali izin serta mengancam kerusakan lingkungan pihaknya pun terpaksa mengambil langkah tegas.

Iklan

“Tambang liar ini kan menimbulkan kerusakan, siapa yang bertanggung jawab nah inilah yang akan segera kita tertibkan,” tegasnya menjawab wartawan, Jumat,  1 Februari 2019.

Dalam hal menindak oknum masyarakat yang mengambil manfaat alam dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan ini, DLHK tidak bisa bergerak sendiri melainkan perlu campur tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, terutama pihak pertambangan selaku pengelola serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Di Dompu, sebut Albuhairum, baru beberapa lokasi penambangan yang sudah ditinjau dan dipastikan tidak mengantongi izin, seperti penabangan pasir dan batuan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baka Desa Rababaka serta tiga lokasi penggalian pasir di Kecamatan Pekat. “Kalau kemarin di Pekat hanya tiga cuma karena saya sibuk belum terima laporan jelasnya,” kata dia.

Ditambahkan, dalam hal pertambangan pihaknya hanya bertanggung jawab atas mereka yang mengantongi izin tambang dari Pemprov NTB.  Harapannya, tugas dan tanggung jawab mereka selaku pemegang izin dijalankan dengan baik, misalnya mereklamasi bekas penambangan pasir yang diluar titik koordinat seperti milik Ali Zahrudin di wilayah Doro Ncanga.

Sementara untuk penambang yang tidak mengantongi izin, baik izin tambang maupun lingkungan akan diupayakan segera mendapat penertiban sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas. “Tetap kita koodinasi dengan provinsi dulu karena kewenangan sekarang sudah di ambil alih,” pungkasnya. (jun)