DLH Lobar Tutup Paksa Tambang Ilegal di Suranadi

Tim DLH bersama kecamatan dan aparat turun menutup paksa lokasi tambang ilegal di Suranadi Kecamatan Narmada.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) mengambil langkah tegas menutup paksa lokasi tambang ilegal di kawasan Suranadi Kecamatan Narmada. Lantaran pengelola tambang galian tersebut ngotot beroperasi, meski   izin usaha pertambangan (IUP)nya sudah mati.  Bahkan diduga lokasi tambang ini dikelola oleh oknum pejabat di desa.

Narmada menjadi zona merah, akibat menjamurnya lokasi tambang ilegal di daerah wisata ini. Kondisi ini menjadi atensi serius dari kalangan DPRD setempat, lantaran dinilai melanggar tata ruang (RTRW).

Iklan

Anggota DPRD Dapil Narmada-Lingsar Usman mengatakan, aktivitas tambang ilegal di kawasan Narmada dan Lingsar memang menjadi sorotannya. “Dibilang sudah ditutup tapi informasi yang kami terima masih saja beraktivitas, bahkan ada memakai alat berat,”jelas Usman, Selasa, 13 Oktober 2020.

Mencegah adanya tambang ilegal ini, ia meminta agar Pemda taat terhadap RTRW. Kalau memang bukan daerah tambang, dan itu daerah wisata, kenapa diizinkan untuk tambang? Padahal RTRW ini dibuat oleh pemda sendiri.

Politisi PKS ini juga mendesak agar pihak pemerintah mulai dari tingkat desa, camat hingga pemda jangan serampangan mengeluarkan rekomendasi yang menjadi modal pengusaha tambang mengurus IUP ke provinsi.

Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Lobar, Lale Widyani mengatakan penutupan tambang ilegal ini dilakukan atas dasar tidak punya izin.  Pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat bahwa terjadi aktivitas tambang di lokasi tersebut. Selanjutnya, pihaknya berkoordinasi dengan kecamatan, aparat dan desa untuk bersama-sama turun melakukan penutupan.

Setelah berkumpul di kantor camat, tim pun turun ke lokasi. Sebelum turun melakukan penutupan, tim singgah ke Kepala Desa Suranadi untuk memberitahukan bahwa lokasi tambang ini tidak punya izin. Informasinya, lokasi tambang ini tengah proses pengurusan perpanjangan izin di Pemda setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari desa dan camat. Saat ini berkas kajiannya masih ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun belum masuk ke Dinas LH.

Terkait izin tambang, ia menegaskan tidak boleh dikeluarkan sampai dengan akhir tahun. “Itupun kalau ada izin tata ruang. Karena daerah ini (mengacu RTRW) masuk daerah pariwisata,”jelas dia. Diakui untuk wilayah Narmada, masuk zona merah tambang illegal namun sebagian sudah tak beroperasi. Seperti di Sesaot dan Lingar banyak tambang tidak memiliki izin. Pihaknya pun turun menertibkan satu per satu. Namun karena keterbatasan armada, pihaknya berkoordinsi dengan camat dan desa. Pihaknya meminta agar tambang disetop, dan penerbitan rekomendasi juga dihentikan sesuai dengan SE Gubernur NTB. (her)