DLH Kesulitan Tangani Tambang Ilegal di Wilayah Narmada

Bahrul Mujahid (Suara NTB/dok), Budi Dharmajaya (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Keberadaan tambang pasir ilegal di wilayah Kecamatan Narmada Lombok Barat dikeluhkan oleh sesama pengusaha tambang pasir. Salah satunya di wilayah Suranadi. Pasalnya, tambang pasir ilegal ini sangat merugikan penambang lain yang legal. Karena semua pembeli pasir untuk keperluan pembangunan proyek diambil, sehingga penambang legal pun sepi pembeli.

Di satu sisi penambang ilegal ini tak membayar pajak. Sementara penambang legal membayar pajak. Karena itu pengusaha tambang pun mendesak pemerintah baik kabupaten maupun provinsi mengambil langkah tegas menutup tambang ilegal tersebut.

Iklan

Keluhan ini disampaikan Bahrul Mujahid salah seorang pengusaha tambang, Rabu, 7 Oktober 2020. Berdasarkan temuannya di wilayah Suranadi, ada lokasi tambang yang mati izinnya (IUP) tiga bulan lalu, namun masih dibiarkan beroperasi. “Dengan beroperasinya tambang pasir ini selama tiga bulan, tambang yang legal pun kena dampak. Kami dirugikan, karena pendapatan per hari menurun drastis,”terang dia.

Yang dirugikan akibat dibiarkan tambang ilegal ini beroperasi, kata dia, tidak saja bagi penambang di daerah sekitar namun sampai ke daerah Pemepek Loteng (perbatasan antara Lobar dengan Loteng). Lebih-lebih di daerah ini semua pengusaha tambang pasir memiliki izin. Pendapatan per hari menurun drastis, belum lagi sewa alat. Karena pendapatan minim, khawatirnya pengusaha gulung tikar akibat tak mampu sewa alat. “Lama-lama tambang legal ini akan tutup,” keluh dia.

Menanggapi keluhan pengusaha ini, Plt Camat Narmada M Busyairi mengatakan pihaknya sudah mendata semua tambang ilegal maupun legal. “Data ini sudah kami serahkan ke di Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Kami minta tutup semua yang ilegal,”jelas dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar Budi Darmajaya mengakui banyak tambang ilegal di wilayah Narmada. Padahal sebelumnya dengan mantan camat, pihaknya sepakat tidak ada galian C. Namun, tiba-tiba muncul galian C, sehingga ditanya ke Plt Camat. “Kok bisa keluar rekomendasi dari kecamatan?,’’ terang dia.

Ia mengklaim, pihaknya tidak menerbitkan rekomendasi pengurusan IUP.   Disebutkan, dari data yang diperoleh terdapat 19 lokasi tambang ilegal. Terdiri dari 12 titik tambang galian C, ditambah laundry pasir ada 7 titik.  (her)