DLH dan PUPR Tak Persoalkan Pengerukan Tanah Gunung Amahami

Gunung di kawasan Amahami yang dikeruk. DLH dan PUPR Kota Bima tidak mempersoalkan karena lahan itu diklaim milik pribadi warga.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima tidak mempersoalkan tanah gunung di kawasan Amahami yang terus dikeruk tanpa ada plang.

Karena menurut Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Bima, Imam Ardi Susanto, S.STP, aktivitas atau kegiatan tersebut tidak kategori penambangan atau galian C. “Pengerukan tanah gunung di kawasan Amahami bukan aktivitas galian C. Tapi penataan lingkungan,” katanya, Rabu, 3 November 2021.

Iklan

Imam menjelaskan, aktivitas galian C harus mengantongi izin Kementerian LH dan ESDM, dengan berbagai macam prosedur dan persyaratan. Sedangkan di Amahami hanya kegiatan penataan lahan. “Lahan yang sedang ditata di Amahami adalah tanah milik pribadi, bukan kegiatan atau aktivitas galian C,” jelasnya.

Ia mengaku, penataan tersebut nantinya akan dibangun rumah toko (ruko) oleh pemiliknya. Bahkan rekomendasi Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sudah disanggupi oleh pemrakarsanya. “Lagipula berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, kawasan ini masih bisa dibangun sesuatu untuk kegiatan,” ujarnya.

Berdasarkan RTRW itu, lanjut Imam pihaknya memberanikan diri mengeluarkan rekomendasi. Karena kawasan tersebut tidak masuk dalam zona larangan penataan Kota. Selain itu, ada isyarat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Bima. “DLH keluarkan rekomendasi lantaran ada isyarat TKPRD. Jika tidak masuk dalam zonasi, kami juga takkan berani mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Bima, Junaidin ST juga menegaskan, aktivitas atau kegiatan pengerukan tanah gunung di kawasan Amahami tidak masuk kategori galian C. “Tidak termasuk galian C, karena kegiatannya tidak dikomersilkan,” ujarnya.

Disamping itu lanjutnya, kawasan tersebut, juga masuk dalam zona perdagangan dan jasa sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengacu Peraturan Walikota (Perwali) nomor 48 tahun 2021. “Dalam RTRW Kota Bima, kawasan ini juga masuk lahan perkebunan. Atas dasar inilah kami keluarkan rekomendasi aktivitas penataan di Amahami ini,” katanya.

Junaidin menambahkan, diatas lahan tersebut nantinya juga akan dibangun ruko oleh pemiliknya. Kalaupun kedepan pemiliknya melakukan aktivitas atau kegiatan galian C, tentu harus memiliki izin usaha dari Pemerintah. “Dan izin usaha galian C ini tidak diurus lagi di daerah atau Pemprov. Tapi ranahnya Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional