DKPP Jatuhkan Sanksi Copot Jabatan Ketua KPU Loteng

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akhirnya mengeluarkan putusan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lima komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 lalu. Karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, DKPP menjatuhkan sanksi terhadap lima anggota KPU Loteng tersebut.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap dua komisioner KPU Loteng. Pertama kepada teradu I, Ahmad Fuad Fahrudin diputuskan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Loteng. Kemudian sanksi pemberhentian jabatan juga dijatuhkan kepada Koordinator divisi teknis KPU Loteng, selaku teradu III, Lukmanul Hakim. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap keduanya.

Iklan

Keputusan DKPP RI yang dipimpin Ketua Majelis sekaligus Plt Ketua DKPP Muhammad, ditetapkan pada tanggal 17 Januari dan dibacakan pada Rabu, 29 Januari kemarin di Jakarta. Meskipun keduanya diberhentikan dari jabatannya, namun mereka masih menjabat sebagai komisioner dan posisi mereka digantikan oleh komisioner lain sesuai hasil pleno internal.

Sementara itu untuk teradu II, Alimuddin Syukri, teradu IV Lalu Darmawan, dan teradu V, Zaeroni tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan. DKPP hanya menjatuhkan saksi peringatan keras terhadap ketiga komisioner KPU Loteng tersebut, terkait dua perkara berbeda yakni nomor 289-PKE-DKPP/IX/2019 dan nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019.

Dalam putusannya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu kepada teradu I dan III paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU Provinsi NTB untuk melaksanakan putusan terhadap teradu II, IV dan V, juga paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait dengan putusan DKPP tersebut membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima salinan putusan tersebut. Pihaknya pun siap untuk mengeksekusi perintah putusan DKPP tersebut. “Putusan DKPP akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Suhardi yang dikonfirmasi, Kamis, 30 Januari 2020.

Selain memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut. DKPP juga memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Khuwailid menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan putusan DPP tersebut. (ndi)

Advertisement