Diupayakan 2022, Kenaikan Insentif Perangkat Desa dan Kadus di Bima

Suasana dengar pendapat antara perwakilan PPDI, dengan anggota Komisi I, Pimpinan DPRD dan Perwakilan DPMD membahas soal insentif perangkat Desa dan Kadus, di aula utama DPRD Kabupaten Bima, Rabu, 20 Januari 2021.(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Tuntutan kenaikan insentif perangkat Desa di Kabupaten Bima yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) harus menunggu sampai tahun 2022 mendatang.

Pasalnya permintaan ada tambahan kenaikan insentif tahun 2021 tersebut belum bisa dipenuhi, karena APBD 2021 telah diketok, sehingga tidak bisa diakomodir.

Iklan

Hal itu berdasarkan hasil hearing antara perwakilan PPDI, dengan anggota Komisi I, Pimpinan DPRD dan Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di aula utama DPRD Kabupaten Bima, Rabu, 20 Januari 2021. “APBD 2021 sudah ditetapkan. Tapi keinginan ini akan kami upayakan tahun anggaran 2022,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Putera Ferryandi S.IP.

Ia berharap perangkat Desa atau pihak yang meminta kenaikan insentif agar bisa memaklumi kondisi keuangan daerah. Sembari berharap agar terus meningatkan etos kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pastinya tuntutan dan keinginan ini akan tetap kita perjuangkan kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua PPDI Kabupaten Bima, Mustakim mengaku pihaknya menuntut agar tunjangan Perangkat Desa (Kaur Desa) dan Kepala Dusun (Kadus) naik sama seperti Kepala Desa, Sekdes dan BPD. “Kita ingin semua KAUR dan Kadus juga dinaikan tunjangannya sama seperti Kades, Sekdes dan BPD,” ujarnya.

Kata dia, naiknya tunjangan Kades, Sekdes dan BPD akan mulai berlaku pada tahun 2021 ini. Bahkan hal itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bima. Bagi PPDI, Pemerintah itu telah bersikap diskriminasi dengan perangkat Desa. “Soal ini (tunjangan) kami juga menuntut tunjangan agar dinaikkan,” ujarnya.

Untuk itu, mewakili perangkat Desa lain, Mustakim mendesak agar anggota DPRD khususnya Komisi I berkoordinasi dengan pihak Eksekutif atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membahas persoalan itu. “Kami harapkan ada keadilan yang ditunjukkan Pemerintah dan DPRD terhadap Kaur Desa dan Kadus,” pungkasnya. (uki)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional