Diungkap, Dugaan Aliran Dana BPR ke DPRD

Mataram (Suara NTB) – Gerah disebut pengakuannya hanya obrolan warung kopi, salah seorang tersangka merger PT. BPR NTB mengungkap satu per satu bukti menguatkan dugaan adanya aliran dana merger BPR ke parlemen Udayana.

Tersangka Mtw membeberkan bukti berupa kwitansi dugaan aliran dana ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB.

Iklan

Kepada Suara NTB, Mtw menunjukkan bukti kwitansi senilai Rp50 juta tanggal 25 Februari 2016.  Tertera sebagai penerima uang H. Hus yang juga  Kepala BPR Lombok Barat.  Uang dicairkan oleh Bendahara DS. Sementara Ikh, tersangka di kasus yang sama, hanya menandatangani kolom ‘’mengetahui’’.

Mtw mengaku heran jika H. Hus menyangkal menerima uang tersebut. ‘’Katanya Haji Hus (namanya disebut lengkap)  tidak ngaku narik dana.  Tapi ini buktinya. Dan dana tersebut diperintahkan oleh Kepala Biro Ekonomi (waktu itu) untuk diberikan kepada Bapemperda waktu kunjungan ke Surabaya,’’ kata Mtw kemudian menunjukkan kwitansi dimaksud.

Jika akhirnya aliran dana ini diusut Kejaksaan, ia menjadi saksi penyerahan uang tersebut. ‘’Yang jelas penyerahan uang itu diketahui oleh ketua tim (konsolidasi) dan saya,’’ ungkapnya.

Penyerahan  uang  berlangsung di Surabaya, Jawa Timur saat studi banding ke PT. Bank BPR Jatim untuk rancangan Perda merger tersebut.  Saat itu, terlibat dalam kegiatan Ab dan Syam, keduanya dari Biro Ekonomi  Setda NTB.

‘’Dan yang dari BPR adalah Pak Ikh, Pak Hus (ke dua nama disebut lengkap) dan saya sendiri.  Yang menyerahkan uang ke Bapemperda itu  Haji Hus dan Syam di Surabaya,” ungkapnya.

Menurutnya proses hukum di Kejaksaan tidak adil. Karena ia dan Ihw jadi tersangka hanya karena tanda tangan kwitansi penarikan uang yang diperintahkan oleh Kepala Biro Ekonomi waktu itu. Sementara  Hus yang pertama kali menarik uang, tidak dijadikan tersangka. Termasuk, kata Mtw, dua orang dari Biro Ekonomi yang jelas terlibat  atas perintah Kepala Biro Ekonomi.

Bagaimana bukti penyerahan  uang ke oknum pejabat Pemprov NTB? Ia juga punya saksi jika saatnya jaksa mengusut ini. Penyerahan uang melalui Kepala Biro Ekonomi. ‘’Saksinya saya, Pak Ikh, istri saya ,’’ ungkapnya.  Intinya, setiap uang yang ditarik darinya langsung diserahkan ke Kepala Biro Ekonomi.

Dewan Panggil Eksekutif

Dari sisi peran eksekutif dan kewenangan legislatif, Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB juga bersikap. Dewan didorong memanggil eksekutif untuk jelaskan maksud pengumpulan dana  oleh tim konsolidasi BPR.

Menurut Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, mengingat jumlah dana yang diklaim mengalir ke sejumlah oknum dewan dan eksekutif tersebut sangat besar,  menimbulkan kecurigaan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut oleh pihak eksekutif melalui tim konsolidasi.

Dana yang diklaim mengalir kemana-mana itu sekitar Rp700 juta, ditambah dana terkait pengadaan, bisa mencapai Rp1,1 miliar. Jadi ada dana sekitar Rp1,1 miliar yang tercecer dari total dana yang dikumpulkan sebesar Rp 1,8 miliar atau hingga 61 persen.

‘’Mengingat dana yang ‘’kececer” ini sangatlah besar, patut diduga ada yang tidak beres dalam kegiatan pengumpulan dana tersebut. Khususnya mengenai rencana pengumpulan dana tersebut apakah  sejak awal sudah layak, atau justru ada maksud-maksud tertentu,” jelas Ervyn.

Karena itu ia mendorong DPRD NTB untuk memanggil pihak eksekutif dan menjelaskan mengenai maksud pengumpulan dana tersebut. Tingkat kelayakannya  dan siapa yang memerintahkan tim konsolidasi untuk mengumpulkan dana tersebut kepada PD BPR.

‘’Dewan tidak cukup sekadar bersikap defensif terhadap isu adanya dana yang mengalir ke oknum anggota dewan sendiri dan pihak eksekutif. Namun kami sebagai elemen masyarakat mendorong dewan untuk mengambil sikap proaktif terhadap situasi yang berkembang, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” jelasnya. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional