Dituduh Intimidasi Petani, Ini Pernyataan Pihak Sadhana Arif Nusa

Selong (Suara NTB) – Kehadiran PT. Sadhana Arifnusa ke hutan yang ada di Sambelia berdasarkan surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1881 hektar dari kementerian. Dalam proses pelaksanaan haknya tersebut, PT. Sadhana membantah disebut telah melakukan intimidasi terhadap petani-petani yang ada di kawasan Sambelia.

Demikian penegasan Station Manager PT Sadhana Arif Nusa, Kuswanto Setia Budi terkait tuduhan intimidasi pada petani oleh pihak perusahaan, Jumat, 21 Juli 2017.

Iklan

Kuswanto didampingi H. Badrun, menegaskan selama ini pihaknya menjalankan proses pelaksanaan haknya sesuai izin yang berlaku sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Yang intimidasi siapa, kami bekerja pakai aturan. Terkecuali saya mengusir orang yang sudah berizin di sana. Akan tetapi yang kami justru menyelamatkan hutan dari perambahan,” ucapnya.

Menyangkut hak hutan itu, pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertembakauan ini tidak ingin banyak bicara. Disampaikan ada banyak pihak yang lebih berhak yang bisa menjelaskan. Dalam hal ini, pihaknya menginginkan, masalah di hutan di Sambelia tidak terus berlarut-larut.

Diakui kehadiran Sadhana di Sambelia ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Namun, yang menolak adalah dari kalangan luar dan bukan dari masyarakat sekitar kawasan hutan.  Akibat dari penolakan itu, ujarnya, berbuntut pada pembakaran lahan.

‘’Terakhir tanggal 17 Juli lalu, lahan 1,5 hektar dibakar oleh oknum. Akibatnya, pohon-pohon yang sudah ditanam PT Sadhana Arif Nusa ini mati. Sebelumnya, lahan seluas 40 hektar dibakar,” tambah H. Badrun.

Kerasnya penolakan dari sejumlah pihak itu sempat membuat pihak PT Sadhana Arifnusa ini berpikir untuk mundur dan menyerahkan kembali hutan itu pada pemerintah. Akan tetapi dengan sejumlah pertimbangan, sehingga pihak perusahaan tetap mencoba bertahan. Pihaknya yakin, proses yang cukup melelahkan ini akan segera usai.

Izin yang diterima siap dipertanggungjawabkan, meski pihaknya  sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Untuk bisa menyelesaikan semua sisa persoalan yang ada dibutuhkan bantuan orang-orang yang ahli di bidangnya.

Ditambahkan, Izin yang dikantongi Sadhana ini pun tidak langsung membuat pihak berbuat semaunya perusahaan melakukan pengelolaan. Semua item rencana kegiatan harus terpantau dan diawasi secara ketat. Bangun jalan dan bendungan saja di dalam kawasan hutan itu pun harus dengan izin baru. Tidak bisa langsung dibangun begitu saja. Termasuk dalam hal penebangan pohon nantinya. Semua masuk dalam dokumen perencanaan yang diketahui dan terpantau oleh jajaran pemerintah.

Adapun konsep kemitraan yang dibangun Sadhana di sekitar kawasan HTI, sambungnya rencananya akan melibatkan sebanyak 700 Kepala Keluarga. Masing-masing kepala keluarga akan diberikan 0,5 hektar. Aturan dari pemerintah dari seluruh luasan kawasan hutan seluas 361 hektar akan diberikan untuk kemitraan.

Kemitraan dilakukan di lima desa di sekitar kawasan HTI. Para petani di sekitar kawasan hutan ini dipersilakan untuk menanam pun sesuai aturan. Seluas 5.000 meter persegi itu 10 persennya atau seluas 500 meter persegi untuk tanaman kayu. Selain itu, lahan seluas 2.000 meter persegi untuk tanaman pakan ternak dan 2.500 meter persegi untuk menanam tanaman pangan.

“Kita mengikuti kemauan dari petani untuk menanam tanaman semusim di dalam kawasan,” sebutnya.

Soal biaya penanaman pohon ditanggung oleh Sadhana. Petani saat bekerja pun diberikan upah. Hasil dari penanaman kayu seluas 500 meter persegi itu tidak semuanya diambil Sadhana. Sadhana hanya mengambil hasilnya 70 persen, 30 persen tetap untuk petani. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional