Ditreskrimsus Mulai Selidiki Dana BOS Kemenag

Dir Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Setelah intens koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB.  Dimulainya penyelidikan ditandai dengan pemeriksaan saksi, Senin, 5 November 2018.

Saksi yang diperiksa salah satunya Kabid Pendidikan Madrasah,  Hj.Eka Muftatiah SH,MH. Ia datang sekitar Pukul 13.30 Wita, hingga berita ini ditulis sore kemarin pemeriksaan masih berlangsung di gedung Subdit III Tipikor. Selain Eka, sejumlah pegawai lingkup Kemenag juga memenuhi panggilan penyidik.

Iklan

Dikonfirmasi kemarin, Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin menegaskan, setelah mempelajari informasi dan data awal, kasus ini resmi penyelidikannya dimulai. “Penyelidikannya sudah kami mulai. Kan ada beberapa informasi dan data awal jadi petunjuk,” sebutnya.

Timnya di Subdit III Tipikor sudah mulai bekerja dengan mengumpulkan dokumen pelengkap serta pemanggilan saksi saksi. Namun Syamsudin belum tahu persis siapa saja saksi diperiksa dan dokumen yang sudah didapat. “Saya akan memanggil tim saya dulu untuk mengecek sampai di mana perkembangannya. Nanti saya evaluasi dahulu,” ujarnya.

 Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Ombdusman, setidaknya sudah ada petunjuk awal untuk membuka penyelidikan. Namun ditegaskannya, harus dipisahkan soal kewenangan. Yang dilakukan Ombudsman menurutnya  untuk membuktikan maladministrasi, sedangkan pihaknya untuk menelusuri dugaan unsur pidana dalam pembelian buku K13 dengan nilai total Rp 200 miliar itu.

“Bagaimana pembeliannya, siapa saja yang terlibat. Siapa mengarahkan. Kalau ke satu rekanan, siapa rekanannya. Itu kita cek satu per satu. Harus kita klarifikasi semua,” kata Syamsudin untuk menelusuri dugaan pidana dimaksud.

Proses penyelidikan ini menurutnya masih panjang, karena dalam rangka upaya awal untuk menemukan bukti mengarah ke unsur pidana. Selebihnya, proses itu masih dirahasiakannya. Soal bukti transaksi berupa buku rekening milik PT. AK yang didapat Ombudsman, tidak menutup kemungkinan akan dipakai. Tapi itu menurutnya tetap harus melalui penyelidikan.

 

Bukti  Transaksi ke PT AK

Ombudsman RI perwakilan NTB menemukan bukti transaksi pembelian buku kurikulim K13. Bukti rekening itu mengarah ke satu rekanan, PT. AK. Dengan begitu, kesimpulan maladministrasi semakin menguat. Bahkan kasus ini mengarah ke tindak pidana korupsi.

Bukti transaksi itu berupa rekening bank atasnama PT. AK yang disebar ke 2.000 lebih madrasah semua tingkatan se NTB.  Semua madrasah diduga mentransfer pembelian bukunya ke PT. AK

Dalam menjalankan modus monopoli pembelian buku ini, oknum di Kemenag Provinsi NTB berkoordinasi dengan para kepala seksi (Kasi) di Kemenag Kabupaten dan Kota se NTB. Isi perintahnya sama, bahwa pembelian buku diwajibkan kepada PT. AK tanpa pengecualian atau alasan apapun.

Hal ini kemudian didukung dengan keterangan kepala madrasah, keterangan sejumlah kepala seksi dan kepala kemenag kabupaten dan kota.

Soal mengarah ke potensi tindak pidana korupsi, menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH.,MH diyakininya sudah ditemukan. Bukti transaksi, pengakuan kepala madrasah, pengakuan pejabat Kemenag kabupaten dan kota, termasuk pejabat Kemenag NTB dipastikannya jadi bukti kuat.

“Soal potensi tindak pidana korupsi kita lihat sudah ada. Tapi itu nanti menjadi ranah Ditreskrimsus Polda NTB. Tidak menutup kemungkinan akan kita koordinasikan lagi (bukti),” tandas Adhar Hakim.

 Salah satu bentuk pelanggaran paling jelas adalah tidak diindahkannya keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam SK Dirjen itu tertuang juklak juknis nomor 3932 tahun 2016 dan peraturan baru nomor 3522 tahun 2017  tentang penetapan pelaksanaan madrasah kurikulum 2013.

SK itu mengatur kuota  pembelian buku bertahap oleh madrasah. Untuk  NTB saja, diatur untuk tahun 2017 yang mendapat buku 832 madrasah. Ini pun kata Adhar Hakim  harus bertahap, karena berkaitan dengan   pemberlakuan K13 yang baru.

 “Ini semua madrasah dicokoki dengan K13, padahal banyak madrasah yang belum siap.  Itulah mengapa SK Dirjen itu mengisyaratkan bertahap. Tapi dalam pelaksanaan disini (NTB), dijadikan sekaligus. Nah, disitu potensi pidananya. Apalagi ada modus pemaksaan dengan mekanisme monopli lewat satu perusahaan. Padahal juknisnya, Madrasah harus bebas memilih tempat pembelian,” pungkasnya. (ars)