Ditolak Fraksi, Pimpinan DPRD KLU Setuju Anggaran Modis Dialihkan

Tanjung (Suara NTB) – Usul pembelian mobil dinas alias modis baru untuk tiga Pimpinan DPRD KLU dikritik sejumlah fraksi DPRD KLU. Kalangan Fraksi tak setuju dana sebesar Rp 1,1 miliar yang dituangkan eksekutif dalam KUA PPAS APBD Perubahan 2016, dan berpeluang dialihkan.

Sedikitnya dua fraksi yakni Hanura dan Demokrat, mempertanyakan usulan anggaran modis tiga pimpinan DPRD KLU. Fraksi – fraksi menilai, usulan tersebut tidak relevan dengan kondisi keuangan dan menilai bahwa modis 3 Pimpinan DPRD KLU masih layak.

Iklan

“Kami di Fraksi Demokrat merekomendasikan lebih lanjut ke Banggar dan TAPD untuk membahas belanja-belanja yang tidak efektif, seperti pembelian mobil dinas Pimpinan DPRD. Kami minta supaya itu dibatalkan,” ujar Kardi dari Fraksi Demokrat, Jumat, 16 September 2016.

Selain Demokrat, Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., juga berpandangan yang sama. Menurutnya, dalam penjelasan tentang perubahan belanja tahun 2016 diasumsikan penambahan belanja sebesar Rp 1 milyar lebih, untuk pengadaan Mobil Dinas pimpinan DPRD. Bagi Hanura, hal tersebut tidak terlalu penting.

“Pada APBD murni 2016 telah dianggarkan pengadaan mobil untuk pimpinan DPRD, namun anggaran itu tidak bisa direalisasikan. Pertanyaan kami, mengapa anggaran itu dialokasikan kembali jika memang eksekutif tak mampu kerja,” cetusnya.

Perihal desakan fraksi yang meminta usul pembelian modis dihapus, 2 dari 3 Pimpinan DPRD KLU, justru santai dan tak mempersoalkan anggaran tersebut dihapus dan dialihkan ke pos anggaran belanja infrastruktur publik.

“Saya sangat setuju mobil dinas Pimpinan DPRD tidak dianggarkan. Tidak berarti saya menolak, tetapi sejatinya DR 7 GU yang saya pakai kondisinya masih layak pakai,” ujar Wakil Ketua I DPRD KLU, Djekat Demung, Sabtu, 17 September 2016.

Sepanjang yang diketahuinya, Djekat mengungkap ihwal usul pembelian modis Pimpinan DPRD. Eksekutif sejatinya telah memeproleh persetujuan pembelian modis pada akhir 2015 dalam pembahasan APBD murni 2016. Bupati dan Wabup ketika itu berasumsi, modis lama Pimpinan DPRD rata-rata berusia 7 tahun. Modis ini sedianya akan ditarik dan ditempakan untuk pejabat di Sekretariat Daerah.

“Saat itu kita sepakat, tapi saya tidak tahu kenapa eksekutif tidak jadi beli. Dan, andaikata jadi di beli, saya berharap modis lama ini salah satunya diberikan ke Pak Mariadi (mantan Ketua DPRD KLU dan Wakil Ketua DPRD KLU). Beliau layak memperoleh mobil ini, karena banyak berjasa di awal KLU berdiri,” ujar Djekat.

Senada Djekat, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., berpandangan bahwa sesuai aturan, umur ekonomis kendaraan dinas pimpinan DPRD adalah 4 tahun. Selanjutnya modis tersebut dilelang.

“Kita akui modis Pimpinan Dewan masih sangat layak. Umpama karena alasan kemampuan keuangan daerah sehingga anggaran pengadaan modis dicoret, ya tidak apa-apa. Anggaran itu bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan publik yang lebih urgen,” ujar Sudir.

Meski demikian, Sudir menilai penganggaran modia sedapat mungkin harus dianggarkan pada tahun 2017 mendatang. Mengingat struktur APBD KLU pada 2017 sangat memungkinkan. (ari)