Dititip di Pengadilan, Pembayaran Lahan Enklave Kawasan The Mandalika

H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pembayaran sisa lahan yang berstatus enklave (berada dalam kawasan) di kawasan The Mandalika diputuskan akan dititip melalui pengadilan. Penitipan pembayaran ini dilakukan, jika masyarakat pemilik lahan tetap mematok harga tinggi untuk pembebasan lahan, khususnya lahan yang terkena proyek pembangunan sirkuit MotoGP.

Hal itu disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, usai olahraga pagi di kantor Bupati Loteng, Jumat, 26 Juni 2020.

Iklan

Ia mengatakan, khusus lahan yang ada di penlok (penetapan lokasi) I area pembangunan sirkuit MotoGP, ada sisa lahan sekitar 4,5 hektar yang harus dibebaskan. Tapi sampai proses pembangunan sirkuit MotoGP berjalan sejauh ini, pembebasan lahan belum juga tuntas. Proses negosiasi sudah sejak lama dilakukan.

Namun karena harga yang diminta masyarakat pemilik lahan terlalu tinggi, akibatnya proses negosiasi harga lahan menjadi berlarut-larut dan alot, sehingga sesuai regulasi yang ada, jika pemilik lahan tidak kunjung bersedia menerima tawaran harga yang diberikan oleh pemerintah, maka pembayaran akan dilakukan melalui pengadilan. “Jadi nantinya, pembayaran lahan akan dititip di pengadilan,” jelasnya.

Adapun untuk lahan yang ada di area penlok II, seluas sekitar 6,5 hektar itu masih dalam proses negorsiasi harga. Antara pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika dengan masyarakat pemilik lahan. Karena total ada sekitar 10 hektar lahan di area sekitar pembangunan sirkuit MotoGP khususnya yang belum dibebaskan dan semua lahan tersebut berstatus enklave.

 

Suhaili mengatakan, dalam menentukan harga pembebasan lahan, ITDC selaku badan usaha milik negara tentu berdasarkan hasil appraisal (penilaian harga). Tidak bisa kemudian semaunya membayar lahan milik masyarakat, karena lahan tersebut dibebaskan itu juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

Beda kalau kemudian ITDC sebagai perusahaan non pemerintah, jika membebaskan lahan sesuai harga negosiasi antara pemilik. “Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. ITDC tidak bisa semaunya membayar lahan. Harus sesuai hasil appraisal. Kalau tidak, tentu ITDC yang disalahkan. Karena statusnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola kawasan The Mandalika,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Terpisah, Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, mengaku ada rencana menitipkan pembayaran lahan ke pengadilan. Tapi tidak seluruhnya. Hanya sebagian saja yang belum selesai. Karena ada sebagian yang sudah selesai dengan pola pembayaran langsung. “Ada sebagian yang langsung, ada sebagian yang dititipkan di pengadilan,” tambahnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional