Ditinggal Relawan, Pembangunan Kantor Sementara DPRD KLU Mangkrak

Rencana pembangunan kantor sementara DPRD KLU mangkrak, karena ditinggal relawan. Pembangunannya tidak dikoordinasikan dengan pihak Sekretariat DPRD. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Proses pelaksanaan pembangunan kantor sementara DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mangkrak. Sejak sekitar sebulan terakhir, pekerjaan yang dilakukan relawan hanya meninggalkan jejak berupa pondasi land.

Plh. Sekretaris DPRD Lombok Utara, Ye’ Bakar, kepada wartawan Kamis, 20 Desember 2018  mengaku tidak mengetahui perihal pembangunan kantor sementara. Relawan langsung saja membangun di lokasi yang disediakan, yakni eks ruang sidang DPRD KLU.

Iklan

“Kita juga bingung, karena memang sebelumnya kan belum ada laporan (permakluman). Siapa yang mengerjakan, kita tidak tahu. Konon infonya relawan dari Malaysia, tetapi masa iya belum selesai ditinggalkan,” ujar Ye Bakar.

Plh. Sekwan selama di Dewan memegang jabatan sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan DPRD. Di mejanya, seluruh kegiatan fisik pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekretariat. Namun untuk  relawan yang mengerjakan kantor sementara, dirinya sama sekali tidak diajak koordinasi.

Kantor sementara DPRD  KLU, sejatinya dipikirkan dengan konstruksi yang lebih  baik. Pihaknya selaku pengguna anggaran, mengusulkan pada APBD Perubahand218 lalu sebesar Rp 400  juta untuk bangunan kantor  sementara. Sayangnya anggaran itu tersaring dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Memang kasihan ini, pekerjaan terbengkalai. Kepentingan kita di Sekretariat dan bapak-bapak dewan juga terhambat. Mau kita tindaklanjuti, lapornya kemana,” ucapnya.

Menurut Ye Bakar, aktivitas DPRD tetap berjalan sejauh agenda DPRD dilakukan di kantor sementara – bawah tenda. Namun demikian, DPRD KLU tidak bisa maksimal ,bekerja karena tidak ada ruangan yang representatif. Baik untuk rapat-rapat maupun menerima tamu dari berbagai daerah.

“Usulannya memang sekitar Rp 400, Pimpinan Dewan dan Ketua Komisi III sudah kita permaklumkan. Tetapi sampai di TAPD dicoret,” jelasnya.

Perihal kelanjutan kantor sementara DPRD, Sekretariat DPRD akan bersurat ke Sekretariat Daerah selaku pihak yang mengetahui keberadaan relawan. Diharapkan, Sekretariat melalui instansi terkait dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan relawan yang terlibat.

“Ujungnya kita laporkan ke Sekretariat Daerah saja, kenapa sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Sementara kita juga dituntut untuk memiliki ruangan yang layak untuk agenda-agenda penting di Dewan,” tandasnya. (ari)