Ditertibkan, PKL Kucing-Kucingan dengan Pol PP

Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur Monumen Mataram Metro hingga Tembolak Mataram belum mendapat respon positif dari pedagang. Hal tersebut ditandai dengan kucing-kucingan antara PKL dengan petugas Pol PP. PKL kembali berjualan manakala petugas pergi.

Merespon kondisi tersebut, Plt Kasat Pol PP Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura menekankan pihaknya akan mengintensifkan patroli di sekitar area tersebut. “Kita sudah sampaikan kepada anggota Satpol PP untuk meningkatkan patroli. Bisa jadi kita buat pos khusus juga, tergantung kebutuhannya, tapi sekarang patroli yang akan kita tetap lakukan,” ujarnya, Minggu, 6 Juni 2021.

Iklan

Menurutnya, penolakan pedagang untuk ditertibkan atas dasar mencari penghasilan memang bisa dimengerti. Namun dari segi aturan yang telah disepakati oleh Pemkot Mataram dan Polresta Mataram berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang tersebut diatur mekanisme sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan yang menganggu fungsi jalan. Antara lain pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguang fungsi jalan, serta pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki.

“Jadi untuk sementara ini akan tetap kita tertibkan, karena memang tidak boleh. Sementara seluruh area dari Tembolak Mataram sampai Monumen Mataram Metro itu harus steril. Kalau mau berjualan, silakan cari tempat lain dulu,” jelas Tura.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram ditekankannya tidak akan menutup mata terhadap nasib PKL yang berjualan di sepanjang area tersebut. Di mana saat ini pihaknya tengah menentukan area-area yang boleh dimanfaatkan PKL untuk berjualan.

Terlebih dalam perencanaan awal pembangunan Monumen Mataram Metro dan Tembolak Mataram akan dibuat beberapa fasilitas seperti ruang terbuka hijau (RTH), rest area, PKL dengan konsep green belt.

“Tapi memang ini prosesnya masih panjang. Di konsep green belt itu kita memang rencanakan ada penataan PKL juga, jadi mungkin setelah green belt ini jadi baru bisa berjalan (penataannya),” ujarnya. Kendati demikian, kendala utama untuk kelanjutan program tersebut diakui Tura adalah terbatasnya anggaran pemerintah saat ini. “Sekarang ini uang saja masalahnya. Jadi nanti kelanjutannya tergantung kebijakan Walikota,” sambungnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram, Muhammad Syahidin menerangkan penertiban yang terjadi saat ini memang belum terlalu jelas. Terutama untuk batasan-batasan wilayah yang boleh dan tidak boleh menjadi lokasi PKL mencari nafkah.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian. Karena efektifitas penertiban tersebut tidak akan terlalu baik tanpa solusi jangka panjang. “Hasil pantauan kita setiap hari saja, begitu patroli pergi PKL yang ada di sana kembali berjualan. Jadi main kucing-kucingan. Ini kan tidak baik juga,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan pihaknya saat ini dari Monumen Mataram Metro hingga Tembolak Mataram jumlah PKL yang berjualan mencapai 170 orang. Dari jumlah tersebut 100 PKL diketahui berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan 70 PKL lainnya merupakan warga Kota Mataram.

“Kalau kondisinya seperti ini, kita berharap ada solusi. Kalau tetap dilarang, kami kembalikan lagi ke masyarakat bagaimana keinginannya. Karena kami dari APKLI juga sudah meminta anggota supaya mengikuti penataan dari pemerintah,” tandasnya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional