Ditentukan, Target Intervensi GKPD di Sumbawa

Foto bersama lintas sektor penentuan target GKPD di Sumbawa, Senin, 17 Februari 2020.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., D.Ev membuka pertemuan lintas sektor penentuan target intervensi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Senin, 17 Februari 2020. Kegiatan ini diikuti Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Pimpinan OPD terkait beserta jajaran dan para Camat se-Kabupaten Sumbawa.

Iskandar, menyampaikan kegiatan ini akan mengedukasi masyarakat desa secara lebih luas agar mampu melindungi diri terkait keamanan pangan desa. Mengingat, pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pembangunan keamanan pangan di Sumbawa dapat dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Maka, perlu adanya upaya yang mampu menyentuh strata secara konsisten. Sehingga pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di tana’ Samawa.

Iklan

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan pangan di tengah masyarakat, dengan melaksanakan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Tujuannya, meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan. Sehingga mampu mengawasi keamanan pangan secara mandiri. Melalui kegiatan tersebut, budaya keamanan pangan dapat terbangun sampai tingkat keluarga. Ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Anak-anak mampu memilih dan membeli jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dan yang tak kalah penting, para pemuda dan perangkat desa mampu melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar di daerahnya.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH menyampaikan, GKPD merupakan salah satu upaya menyentuh strata pedesaan dalam memperkuat kemandirian komunitas di bidang keamanan pangan. Program tersebut merupakan program prioritas nasional untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap praktik penerapan keamanan pangan. Agar masyarakat mampu melindungi diri dari makanan yang mengandung bahan berbahaya. (arn)