Ditemukan Kekurangan Volume di Pembangunan Gedung Desa Lampok

Dua saksi ahli dari Universitas Sumbawa saat menjalani pemeriksaan terkait pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram, Kamis, 25 Maret 2021.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Saksi ahli dari Universitas Sumbawa, menyebutkan dalam proses pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok dengan nilai Rp587 juta ditemukan kekurangan volume sebesar 17,16 persen. Fakta tersebut disampaikan oleh saksi ahli di sidang lanjutan kasus yang merugikan negara sebesar Rp331 juta sesuai dengan hasil audit BPKP perwakilan NTB, Kamis, 25 Maret 2021.

“Keterangan dari saksi ahli ini kami anggap penting dalam upaya memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa sehingga menimbulkan kerugian negara,” ujar Kajari KSB kepada Suara  NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Jumat, 25 Maret 2021. Sementara untuk saksi ahli dari BPKP juga memperkuat empat item pekerjaan yang bermasalah sehingga menimbulkan kerugian negara.

Iklan

Keterangan saksi ahli tentu sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Sehingga dalam penanganan kasus tersebut tidak ada yang dirugikan. Petunjuk baru dari majelis hakim yang muncul di persidangan juga menjadi pertimbangan JPU untuk penanganan lanjutan. Apakah akan ada calon tersangka baru atau hanya mereka saja yang bertanggung jawab atas kerugian negera itu. Dirinya juga memastikan dalam penanganan perkara ini tidak ada yang disembunyikan dan Jaksa tetap akan bekerja secara professional. “Sampai saat ini masih tiga orang tersangka belum ada penambahan dan kami tetap menunggu fakta baru di persidangan,” sebutnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan penyimpangan APBDes, Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene tahun 2018 dan 2019. Ketiga orang tersebut yakni KT (Kades aktif), satu orang tim pelaksana kegiatan (TPK) berinisial ER dan TM dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp331 juta. Sedangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum berapa tindak pidana korupsi. Bahkan Kejaksaan mencatat ada empat item kegiatan yang diduga bermasalah sehingga menjerat ketiganya. Yakni pembangungan gedung serbaguna Desa Lampok, pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola dan pengadaan barang untuk kelompok dan penyertaan modal Bumdes. (ils)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional