Ditemukan Banyak Modus, KPU NTB Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2018

Mataram (suarantb.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bersikap profesional dengan menjaga netralitas dalam Pilkada NTB  2018 mendatang.

Sikap netral ini, sejalan dengan larangan bagi para ASN untuk terlibat dalam politik praktis dengan memberikan dukungan kampanye kepada calon tertentu. Hal tersebut tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Iklan

“Dari regulasi, baik dalam UU Pilkada dan UU ASN jelas sudah ada larangan, bahwa mereka dilarang untuk terjun dalam politik praktis,” kata Komisioner KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, SH,. MH dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema membangun netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada yang di gelar di Kantor Bawaslu NTB, Kamis, 23 Maret 2017.

Menurut Ilyas, terdapat empat larangan yang tidak boleh dilakukan ASN dalam ajang Pemilukada. Pertama, para ASN dilarang untuk terlibat langsung dalam kampanye dengan mengusung calon tertentu.

Selanjutnya, ASN juga dilarang untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam melangsungkan kampanye. Ketiga, ASN dilarang dengan sengaja membuat kebijakan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Dan terakhir, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan ASN seperti pertemuan, pemberian barang, spanduk, baliho dan sebagainya baik kepada masyarakat maupun paslon,” ungkapnya.

Ilyas menjelaskan terdapat sanksi bagi para ASN yang tidak netral dalam Pilkada yang telah tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Menurutnya, tindakan ASN yang melanggar dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, sehingga ada sanksi yang akan diberikan.

Upaya yang saat ini bisa dilakukan dalam meminimalisir praktek keberpihakan ASN dalam Pemilukada adalah menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dilakukan Bawaslu RI dengan Kemendagri, Kemenpan RB, Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Daerah.

  NTB akan Jadi Pelopor Membangun Pembangkit Listrik Bertenaga Nuklir

“Tidak ada salahnya MoU di tingkat pusat ini diteruskan ke bawah, penyelenggara dan tanggung jawab Pilkada kan ada di daerah, tapi tentu dengan uraian apa-apa saja yang tidak diperbolehkan ke depannya,” pungkasnya. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here