Ditemukan 8.000 Data Ganda Penerima BPJS Kesehatan, Wagub Peringatkan Dikes dan DPMPS Dukcapil

Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah (tengah) didampingi Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi (kanan) dan Asisten II Setda NTB, H.Muhammad Husni dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 26 Agustus 2021. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., memperingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dikes) untuk melakukan cross check data penerima BPJS Kesehatan di NTB. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Dinas Sosial (Disos), ditemukan data ganda sebanyak 8.000 peserta BPJS Kesehatan di NTB.

‘’Saya lihat cross check datanya BPJS yang belum jalan. Saya minta laporan dari Dinas Kesehatan dan DPMPD. Karena data BPJS itu sudah didistribusikan ke 10 kabupaten/kota per desa,’’ ujar Wagub saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 26 Agustus 2021.

Iklan

Ia meminta DPMPD Dukcapil untuk mengawal cross check data penerima BPJS Kesehatan yang sudah didistribusikan ke seluruh desa di NTB. Data yang sudah didistribusikan ke seluruh desa di NTB harus dikawal sejauh mana validasinya.

‘’Karena ini sangat penting. Jangan sampai nanti giliran ndak dapat BPJS, ribut. Giliran suruh validasi data, susah. Ini harus bisa segera kita wujudkan dengan cepat data valid di NTB,’’ kata Wagub.

Dengan melakukan cross check data BPJS Kesehatan yang dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan datanya semakin valid. Sehingga bantuan iuran BPJS  untuk masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS., mengatakan bahwa berdasarkan validasi yang dilakukan Dinas Sosial, ditemukan ada 8.000 lebih data ganda penerima BPJS Kesehatan. Terkait dengan hal ini, Dinas Kesehatan sudah bersurat ke BPJS Kesehatan supaya data ganda itu dinonaktifkan.

‘’Kami sudah bersurat resmi kepada BPJS untuk data ganda tadi, hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial khusus untuk data PBI (Penerima Bantuan Iuran) Pusat dengan PBI Pemprov,’’ katanya.

Fikri menjelaskan data yang ganda itu, seperti ada yang punya kartu BPJS dobel. Kemudian, ada penerima kartu BPJS Kesehatan yang sudah meninggal dunia. ‘’Intinya, data tersebut telah fix dari Dinas Sosial, kami sudah bersurat untuk menonaktifkan ke BPJS. Karena ini terkait dengan dana yang kita setorkan setiap bulan ke BPJS,’’ terangnya.

Dengan dinonaktifkannya data ganda tersebut, kata Fikri, maka dana yang disetorkan Pemda ke BPJS Kesehatan akan berkurang. Bantuan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemprov NTB untuk masyarakat yang tidak tercover PBI Pusat mencapai puluhan miliar rupiah setahun. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional