Ditemukan 609 Honorer Dapat SK Dadakan di Lotim

Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, menunjukkan daftar 609 tenaga honorer yang masa kerjanya dalam hitungan bulan, namun mengantongi SK bupati. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan evaluasi total terhadap tenaga honorer di daerah ini. Dari pemeriksaan SK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ditemukan sebanyak 609 honorer yang masa kerjanya hitungan bulan. Ironisnya ada yang masa kerja nol bulan, namun mengantongi SK bupati dari total 5.726 tenaga honorer.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu,  30 Januari 2019, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, SIP, M.Si, menjelaskan saat ini proses verifikasi berkas usulan tenaga honorer dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lotim sudah tuntas dilakukan. Dari proses verifikasi itu, rincian klasterisasi masa kerja. Pertama untuk OPD se-Kabupaten Lotim di luar UPTD Dikbud, sekolah dan puskesmas, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak, 409 orang, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebanyak 761 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 966 orang, sehingga totalnya 2.136 orang.

Iklan

Untuk di puskesmas se-Kabupaten Lotim, masa kerja 10 tahun keatas sebanyak 38 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 484 orang, dan masa kerja di bawah 5 tahun sebanyak 760 orang dengan jumlah sebanyak 1.282 orang. Selanjutnya untuk UPTD Dikbud dan sekolah se-Kabupaten Lotim, untuk masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 907 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 342 orang dengan total 1.708 orang.

Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 190 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 253 orang dengan jumlah 600 orang. Maka dari itu, total tenaga honorer dari semua OPD tersebut sebanyak 5.726 tenaga honorer.

Dari 5.726 ini, tambahnya akan dilakukan seleksi sesuai kemampuan anggaran daerah, 10 tahun ke atas sebanyak 1.544 orang, 5-10 tahun sebanyak 1.861 orang, di bawah 5 tahun sebanyak 2.321 orang, sehingga total yang masuk baik lama mapun baru sebanyak 5.726 orang yang berasal dari semua OPD yang ada di Lotim.

Dari jumlah tersebut, ditemukan banyak sekali SK bupati yang terkesan dibuat dadakan atau SK timses (tim sukses) sebanyak 609 yang dibuat Desember 2018 oleh pemerintah daerah. Untuk itu, itulah yang ditertibkan karena banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun sama sekali tidak pernah mendapatkan SK bupati. Sementara honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan bahkan nol bulan mendapatkan SK bupati langsung.

“SK-SK itu dibuat atau berlaku pada Januari 2017-2018, Agustus 2018, Desember 2018 dan lain sebagainya. Ironisnya, pemegang SK bupati itu honorer yang baru bekerja dua bulan, satu bulan bahkan nol bulan,” kata M. Hairi.

Untuk itulah yang akan disesuaikan sebagaimana masa kerjanya dan diberikan SK, baik itu SK perjanjian kerja, kelompok kerja maupun kontrak kerja. Itupun dari 5.726 honorer sebagaimana verifikasi berkas akan disesuaikan dengan dana yang ada. Jika 5.726 orang tenaga honorer ini diberikan perpanjangan kontraknya dengan besaran honorarium sebelumnya, maka akan menyerap anggaran sebesar Rp47.374.600.000, dengan rincian, untuk SK perjanjian kerja (masa kerja 10 tahun ke atas), yakni 1.544 x 13 bulan x Rp750.000=Rp15.054.000.000, untuk kelompok kerjan (masa kerja 5-10 tahun), 1.861 x 13 bulan x Rp 650.000=Rp15.725,450.000, sedangkan untuk SK Kontrak Kerja (masa kerja 5 tahun ke bawah), 2.321 x 13 bulan x Rp16.595.150.000.

“Ini yang akan terus dikaji, itupun tergantung dari persetujuan di BPKAD. Sangat memungkikan pula adanya honorer yang nantinya tidak diberikan SK. Terkait hasil verifikasi ini akan kita serahkan ke pak bupati,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, juga menjelaskan sudah dilakukan verifikasi sesuai masa kerja dengan melampirkan SK pengangkatannya mulai dari pertama sampai terakhir. Penyesuaian ini dilakukan dikarenakan adanya honorer eks kategori II yang mengabdi sejak tahun 2005 namun sampai sekarang belum menerima SK bupati. Termasuk, kata Ugi, upaya ini untuk menempatkan tenaga honorer sesuai bidang keilmuannya. (yon)