Ditanya Kapan Ganti Sekda dan Empat Pejabat, Ini Jawaban Dr. Zul

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pimpinan OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu, 17 Oktober 2018. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 17 Oktober 2018. Tiga di antaranya merupakan staf ahli yang dirotasi menjadi Kepala OPD yang sudah lama lowong.

Keempat pejabat yang dilantik itu adalah dr. Nurhandini Eka Dewi Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang mengisi kembali posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi dan Umum Drs. Imhal  dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Iklan

Kemudian, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, Dr. Manggaukang Raba, MM  mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sementara Ir.Hj. Hartina, MM, yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur,  Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, menggantikan posisi Drs. Imhal sebagai Asisten Administrasi Umum.

Usai melantik empat Kepala OPD tersebut, gubernur mengatakan pengisian tiga OPD yang lowong merupakan kebutuhan. Apalagi kondisi NTB saat ini dalam tahap pemulihan pascabencana. NTB saat ini mengalami hal yang tidak biasa. Bencana gempa bumi menyapa NTB beberapa bulan lalu menyebabkan perhatian pemerintah pusat begitu besar.

‘’Ketika pertama kali saya ketemu Presiden, ketemu Pak Mendagri, pertama ditanya ke saya, Pak Doktor, kapan ganti Sekda. Kemudian yang kedua, yang diganti itu Kepala Dinas PU (PUPR), Inspektorat, Dikbud dan BKD. Saya kaget juga,’’ kata Dr.Zul.

Rupanya, kata Dr. Zul bahwa setiap gubernur baru, biasanya yang diganti terlebih dahulu adalah pejabat yang menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut. Artinya, jika gubernur mau mengganti pejabat, maka bisa kapan saja.

‘’Tapi saya mengatakan kepada beliau (Mendagri), tim di NTB itu kompak. Semuanya tenang. Oleh karena itu yang perlu diisi (OPD) yang kosong-kosong saja. Karena tiga (OPD) ini, area NTB sangat butuh segera,’’ jelas orang nomor satu di NTB ini.

Menurut Dr. Zul, Pemprov memerlukan Kepala Dinas Kesehatan yang definitif. Kepala dinas yang punya akses di tingkat pusat. Apalagi pascabencana saat ini, Dinas Kesehatan butuh pejabat yang memahami masalah kesehatan.

‘’Kedua, tentang pemberdayaan perempuan. Banyak yang menderita dalam bencana, yaitu perempuan dan anak-anak. Tadinya Ibu Hartina, tapi Ibu Menterinya minta Pak Imhal.  Saya kira Pak Imhal punya tugas yang tak ringan,’’ kata gubernur.

Kemudian Dinas Perpustakaan dan Arsip, dipandang punya peran yang sangat penting memberikan trauma healing kepada korban gempa.  Untuk itu, ia meminta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip bekerja keras mendatangi semua tempat pengungsian warga.

‘’Distribusikan apa yang bisa dilakukan Dinas Perpustakaan. Juga Bu Hartina yang akan membantu saya sehari-hari dalam banyak hal,’’ imbuhnya.

Gubernur menambahkan, Kemendagri juga memberikan lampu hijau untuk pengangkatan anggota TGP2D menjadi staf ahli. ‘’Tidak masalah, nanti kita lihat semuanya. Supaya kita bekerja kompak, supaya gerak Pemda bisa dirasakan oleh masyarakat,’’ tandasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri melihat pejabat yang dilantik tersebut akan mampu melakukan akselerasi. ‘’Saya rasa ini langkah yang cukup cerdas,’’ katanya.

Setelah pelantikan, kata Mahalli tinggal mengingatkan pejabat yang baru dilantik. Bahwa mereka harus sadar. Bahwa mereka adalah pembantu gubernur, mereka harus bekerja keras untuk menghasilkan apa yang menjadi target gubernur dan wakil gubernur.

Jadi loyalitas mereka terhadap amanah yang sudah diberikan. Kita sama mengetahui kondisi daerah kita, lalu keperluan daerah kita dengan kondisi seperti ini apa. Kan jelas sekali,’’ kata Politisi Demokrat ini.

Ia mengatakan, pejabat yang dilantik punya masa lalu masing-masing sehingga mereka dijadikan staf ahli. Mereka harus belajar dari masa lalu. Dan masa lalu merupakan tempat belajar dan berguru.

‘’Kan dulu mereka ini pejabat, kepala dinas. Lalu dijadikan staf ahli. Yang jelas ada beberapa pejabat tiba-tiba dinonjobkan,’’ tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here