Ditahan, Kadus Gili Trawangan Tuntut Pejabat KLU Ikut Bertanggung Jawab

Mataram (Suara NTB) – Kadus Gili Trawangan, H Lukman Amd Par tersangka dugaan pungli pengelolaan sampah, keamanan, biaya sekolah, dan operasional desa dimasukkan ke sel tahanan Polda NTB, Rabu, 8 Maret 2017. Dalam pengakuannya, tersangka menyebut sejumlah nama untuk ikut bertanggungjawab.

Sekitar pukul 17.50 Wita, tersangka digiring penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sebagai unit penyidik Tim Saber Pungli Provinsi NTB atas perintah Ketua Tim Penyidik, AKBP Bagus Satrio Wibowo.

Iklan

Ia yang berseragam oranye khas tersangka sempat memberikan klarifikasi sebelum memasuki sel tahanan usai diperiksa sejak pukul 12.00 Wita.

Tersangka memandang pungutan terhadap para pengusaha adalah langkah yang benar. Ditilik dari kacamata pembangunan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata unggulan NTB.

“Menurut saya, apa yang saya lakukan ini benar. Ini untuk kemajuan Gili Trawangan. Kalau tidak adanya pungutan ini, kebersihan dan keamanan tidak terjadi,” klaimnya sembari berjalan menuju ruang tahanan.

Ia menambahkan, tanggung jawab pengelolaan sampah dan keamanan pulau bukan semata dilimpahkan ke pangkuan dusun. Ia merasa selama ini Pemerintah KLU luput menangani hal itu.

Dalam pandangannya, praktik itu terus dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah KLU. Hanya saja, lanjut dia, pemerintah setempat tidak ada reaksi mendukung atau menolak.

“Mereka (Pemerintah KLU) dalam hal ini melihat. Cuma kalau memang ada kesalahan harusnya kita ditegur, kita dibenarkan. Kita dibina kalau ini salah,” ujar Lukman berdalih.

Atas penahanan dan penetapan tersangka terhadap dirinya, ia enggan mendekam sendiri di penjara. “Iya semua,” urai dia soal pihak lain yang menurutnya harus ikut bertanggung jawab.

Atas dasar itu muncul inisiasi untuk memberdayakan pelaku usaha yang mencari rezeki dari keindahan alam Gili Trawangan. Tersangka bersikeras soal tujuan dari apa yang dilakukannya sejak 2014 lalu itu benar.

“Pada dasaranya yang saya lakukan ini benar, ya untuk keamanan dan kenyamanan tamu yang ada di sana. Trawangan itu daerah pariwisata yang maju. Karena kalau kita tidak melakukan ini (pungutan) Trawangan sebagai ikon ini tidak akan maju,” jelas dia.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, penahanan Kadus Gili Trawangan tersangka pungli itu dengan alasan untuk memudahkan penyidik menangani kasus tersebut.

“Kepada tersangka telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polda NTB,” ujarnya ditemui kemarin.

Tersangka dikenai pasal 12e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindah Pidana Korupsi.

Tri Budi menjelaskan, penyidik berkeyakinan tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Melanggar aturan kegiatan pungutan yang tidak dilengkapi Perdes dan peraturan lainnya serta menyalahgunakan kekuasaan secara memaksa,” tegasnya.

Tersangka, sambung dia, seperti disebut ahli pidana menerima pembayaran atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan fakta yang bersangkutan menerima dana dari pungutan.

Kadus Gili Trawangan berperan menunjuk dua orang kolektor, MS dan HD mengatasnamakan pemerintah desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang untuk memungut uang dari 526 pelaku usaha. Pungutan bervariasi mulai dari Rp 30 ribu hingga Rp 300 ribu.

Pungutan itu terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Selasa (2/2) lalu terhadap dua juru pungut, HL dan MS dan bendahara FM. Turut disita juga uang Rp 63.185.000 diduga hasil pungli.

Dalam sebulan, pungutan kepada 526 pelaku usaha di Gili Trawangan mencapai Rp 215 juta yang pengelolaannya dilakukan Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Gili Trawangan.

Barang bukti lain yang diamankan, yaitu rekapitulasi nama penyetor, kuitansi penyetoran, buku tabungan, dan catatan penggunaan uang. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here