Disupervisi KPK, Polres Lombok Barat Genjot Tiga Kasus Korupsi

0
Bagus Satriyo Wibowo. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polres Lombok Barat mematangkan penyidikan tiga kasus korupsi yang mulai digarap tahun 2020 lalu. Antara lain kasus DD/ADD Terong Tawah, Labuapi tahun 2018; DD/ADD Banyu Urip, Gerung tahun 2019; dan kasus Rumah Tahan Gempa (RTG) Jagaraga Indah, Kediri tahun 2018.

“Yang kasus desa ini sebentar lagi berkasnya dinyatakan lengkap. Kasusnya sudah ada tersangkanya,” ungkap Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo menanggapi koordinasi dan supervisi KPK yang digelar di Polda NTB pekan lalu. Kasus DD/ADD Terong Tawah menyerat mantan Kades berinisial SU dan mantan Sekdes berinisial BU. Berdasarkan audit Inspektorat kerugian negaranya mencapai Rp480 juta.

IKLAN

Modus korupsi berupa proyek fisik desa yang diduga fiktif. Tetapi, tetap dilaporkan penggunaan anggaran dalam laporan pertanggungjawabannya. Demikian juga pada kasus DD/ADD Banyu Urip tahun 2019. Pada tahun tersebut dikelola anggaran sebesar Rp1,75 miliar. APBDes menganggarkan sejumlah proyek fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil audit Inspektorat, laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Mantan Kades berinisial JM diminta mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp772,1 juta dalam tenggang waktu penyelesaian secara administratif. Tetapi tidak ada pengembalian sehingga ditindaklanjuti Polres Lombok Barat. Kemudian, kasus RTG Jagaraga Indah pada tahun 2018. Laporannya diduga bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Anggarannya sebesar Rp100 juta untuk Pokmas di Dusun Adeng Daye. Pembangunan RTG dikerjakan swakelola masyarakat. Material bangunan dibeli dari toko bangunan UD IM. Kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. “Kita masih menunggu hasil audit untuk kerugian negaranya,” tutup Bagus. (why)