Distan Kota Bima Usulkan 845,18 Ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tampak lahan sawah di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba, beralih fungsi jadi area pemukiman warga, Jumat, 1 Oktober 2021.(Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Bima, telah merampungkan proses pemetaan dan pengkajian terkait area pertanian penyangga pangan di wilayah ini. Hasilnya, dari 41 kelurahan pada lima kecamatan, seluas 845,18 Ha sawah diusulkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Usulan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) LP2B.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Distan Kota Bima, Syafrudin, SP., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat, 1 Oktober 2021 menjelaskan, dalam rangka pembentukan Perda LP2B, pihaknya telah memetakan dan mengusulkan area pertanian produktif yang tidak boleh beralih fungsi, baik untuk pemukiman warga maupun pusat kegiatan usaha dan sebagainya. “Kita usulkan itu seluas 845,18 Ha. Itu sengaja kita pilih dengan harapan 25-30 tahun kedepan, lahan-lahan ini tidak beralih fungsi,” jelasnya.

Iklan

Seluas 845,18 Ha lahan tersebut, lanjut dia, tersebar di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Sementara di Kecamatan Rasanae Barat dan Mpuda, tak ada yang diusulkan karena sekarang pembangunan di sana cukup pesat.

Penetapan lahan ini tiada lain untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga dengan baik. “Daerah harus mampu menyiapkan pangan secara mandiri. Itulah ruhnya kenapa Perda LP2B harus ada,” ujarnya.

Disinggung progres pembentukan Perda LP2B, Syafrudin menegaskan, pasca perampungan beberapa tahapan itu, berkas Raperda LP2B telah diserahkan ke Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE. Selanjutnya akan diusulkan ke DPRD untuk melalui proses pembahasan, penilaian dan penetapan.

Jika Raperda ini mendapat persetujuan dewan, maka 845,18 Ha lahan tersebut tidak boleh beralih fungsi. Kalaupun harus dipaksa karena beberpa pertimbangan, maka pemohon wajib mencari lahan produktif pengganti. “Kalau tidak begitu nanti yang bersangkutan akan dikenai sanksi,” pungkasnya. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional