Distan Klaim Tak Ada Lahan Pertanian Menganggur di Lotim

Beginilah kondisi lahan pertanian padi masyarakat yang mengering di Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai dilanda kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, kondisi lahan pertanian masyarakat tidak hanya kering, namun terbelah. Terkait hal ini, Dinas Pertanian (Distan) Lotim mengklaim jika kondisi tersebut tidak masuk katagori terdampak kekeringan dan lahan menganggur.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lotim, Ir. H. Abadi, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 14 Oktober 2020. Ditegaskannya hingga pertengahan bulan Oktober ini, tidak ada lahan pertanian terdampak kekeringan. Hal ini dikarenakan kekeringan pada lahan pertanian diukur dari kondisi tanaman yang ada di lahan pada saat itu.

Iklan

  “Tidak ada yang menganggur. Untuk menganggur secara total. Kecuali pada bulan Maret lalu sekitar 100 hektare lahan pertanian masyarakat yang menganggur,”ungkapnya.

Sementara apabila ketika kondisi lahan kering namun tidak ada tanamannya. Maka tidak masuk dalam katagori kekeringan. “Tergantung tanamannya yang kita nilai. Untuk status kekeringan atau tidak. Jadi tidak ada dampak pada saat ini,”terangnya.

Pemerintah saat ini masih menunggu curah hujan yang diperkirakan turun pada bulan Oktober hingga enam bulan ke depan. Barulah dilakukan bercocok tanam terutama pada lahan-lahan basah.

Sementara Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Iwan Setiawan saat ditemui di kantor Bupati, Rabu, 14 Oktober 2020 menyatakan, wilayah Lotim bagian utara seperti Lenek dan Aikmel Utara yang sempat juga didistribusikan air bersih sudah mulai tertangani. Sudah ada pipa air bersih yang dipasang.

Sementara, ribuan warga di Keruak dan Jerowaru ini masih sangat membutuhkan air bersih. Hujan belum normal mengguyur. Iwan membantah telah melakukan penghentian pendistribusian air beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, pendistribusian air dengan turut melibatkan enam armada swasta ini sempat terhenti, karena pihaknya sedang melakukan pembenahan administrasi.

Menurut Iwan, ia tidak ingin pelaksanaan pendistribusian air bersih ke tengah warga ini menjadi temuan hukum. Administrasi pelaporan ini katanya bukanlah hal yang mudah.

Iwan menyatakan. Pendistribusian air bersih ini bisa menjadi temuan kasus jika tidak tertib administrasi. “Kalau tidak tertib bisa berbahaya di belakang hari, karena banyak yang tersandung hukum karena kesalahan administrasi dalam proses pendistribusian air ini,”ucapnya.

Lainnya adalah, masalah bahan bakar minyak. Seperti BBM jenis solar ini tidak sembarangan dibeli. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim ini menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU. Oleh pihak SPBU inilah memudian mengantarkan 8 jeriken BBM per hari untuk armada yang sudah kerjasama dengan  BPBD.  (yon/rus)