Disperindag Lobar Ancam Cabut Izin Retail Modern yang Tak Akomodir Produk Lokal

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mengkhawatirkan keberadaan retail modern yang marak bakal mengancam pedagang kecil di daerah. Karena itu, pihak Kemendag telah meminta perizinan retail modern benar-benar dikontrol. Pasalnya, Kemendag sendiri telah mengeluarkan aturan terkait pembangunan retail modern baik dari sisi jarak dengan pedagang kecil.

Disamping itu, retail modern harus menampung paling maksimal 80 persen dari produk lokal di daerah. Semua daerah termasuk di NTB diminta mematuhi aturan tersebut. Sementara di Lobar sendiri telah menerapkan semua aturan tersebut, bahkan pihak Disperindag sendiri mengancam mencabut izin retail modern jika tak melaksanakan aturan tersebut.

Iklan

Kasubdit Pengembangan Produk Dalam Negeri, Direktorat Penggunaan dan Promosi Produk Kemendag RI, Yasir Nusa menyampaikan terkait keberadaan retail modern pihaknya sudah membuat aturan. Baik dari jarak perumahan dan jarak pedagang sudah diatur baku. Hanya saja persoalannya, hal ni tergantung kepada daerah masing-masing. Daerah dipersilahkan mengizinkan pembangunan, karena pusat sendiri menyerahkan ke daerah.

“Tapi kami sudah punya aturan soal retail modern ini, bagaimana jaraknya kapan membukanya ada aturan dikeluarkan oleh Kemendag. Harus mengacu aturan ini, tapi yang menentukan daerah masing-masing,” tegas Kasubdit Pengembangan Produk Dalam Negeri ini ditemui usai pembukaan Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan di Senggigi kemarin.

Yasir Nusa menyatakan, aturan pembangunan retail modern sudah dibuat baku oleh Kemendag. Hanya saja aturan ini umum. Namun yang menentukan adalah bagaimana daerah menindaklanjuti aturan ini. Salah satu aturan tersebut, retail modern harus menampung produk UKM di retail daerah setempat. Hal ini bentuk aturan intervensi yang dibuat oleh Kemendag. Sebab jika hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan pedagang kecil terpinggirkan.

Apalagi dengan adanya MEA, negara ini akan diserbu oleh pengusaha dari berbagai negara. Jika pedagang dan pengusaha lokal tak dilindungi melalui regulasi maka khawatir mereka akan tersisih. Sehingga Kemendagpun membuat aturan tersebut. Terkait pengawasan pusat terkait retail modern di daerah, menurutnya pengontrolannya melalui regulasi tersebut. Namun daerah yang berwenang melakukan eksekusi.

Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan menyatakan pihaknya sudah memanggil pihak retail modern untuk menyampaikan persoalan ini. Ia meminta agar pihak terkait melakukan sinergi dengan pemda supaya menjadi bapak asuh bagi IKM dan UKM. Pihaknya juga mewajibkan ke pengelola retail modern agar menampung 30 persen dari produk lokal. Ditambah lagi membantu dari sisi bantuan menegmen dan Bimtek. “Retail modern yang tak melaksanakan aturan ini, ya kita evaluasi bisa dicabut izinnya,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk melindungi pedagang kecil, ia juga tak ingin aturan Perbup yang dibuat tersebut seolah menjadi macan kertas. Pihaknya juga meminta semua stakeholder untuk menggaungkan ayo pakai produk Lobar. Minimal diakomodir IKM seperti tenun Gumise dipakai untuk  pakaian dinas di ASN Lobar. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here