Dispensasi PBB 2021 Ditiadakan

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dispensasi atau keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Mataram ditiadakan untuk periode 2021. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. H. M. Syakirim Hukmi, menerangkan hal tersebut mengikuti belum adanya regulasi terbaru dari pimpinan daerah sampai saat ini.

“Itu belum kita bicarakan lagi (dispensasi PBB). Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, dan itu jadi kebijakan kepala daerah,” ujar Syakirin, Selasa, 23 Februari 2021. Di sisi lain, diundurnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terpilih sampai akhir Februari mendatang membuat Pemkot Mataram tidak dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis.

Iklan

Kendati demikian, Syakirin menyebut kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tentu melihat kondisi. Terutama dengan adanya pandemi corona virus disease (Covid-19) yang penanganannya menyedot banyak anggaran.
“Kita di pemerintah ini juga butuh biaya. Kita harus berhitung juga untuk penyelenggaraan pemerintahan ini. Sementara ada beberapa kebijakan seperti pengalihan anggaran. Dengan aturan-aturan ini, pengaruhnya ke (peniadaan dispensasi pajak) itu,” jelasnya.

Untuk PBB Pemkot Mataram menargetkan realisasinya untuk 2021 dapat mencapai Rp27 miliar. Dengan ditiadakannya dispensasi, masyarakat wajib melakukan pembayaran pajak tersebut sesuai tagihan normal.

Pada penyusunan APBD perubahan 2020 Pemkot Mataram sempat menurunkan besaran target PBB, dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar. Penurunan tersebut sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020.

Untuk itu, dispensasi pembayaran PBB juga sepat diberikan bagi masyarakat yang memenuhi beberapa kritera. Antara lain untuk masyarakat miskin yang mendapat pembebasan pembayaran sesuai data kepala keluarga (KK) yang masuk dalam basis data terpadu (BDT), pensiunan, dan pengusaha hotel.

Dengan itu, 41.000 warga Kota Mataram yang terdata di BDT otomatis mendapatkan dispensasi pembayaran PBB dengan nominal sekitar Rp100 ribu. “Dengan dispensasi itu kemarin warga yang terdaftar BDT dengan PBB Rp105 ribu misalnya, maka yang perlu dibayarkan hanya Rp5 ribu saja,” tandas Syakirin. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional