Dispar Ingin APH Dilibatkan Tagih Tunggakan Kerugian Negara

Bale Budaya di Kompleks RTH Pagutan adalah salah satu proyek mangkrak di Kota Mataram. Dalam pengerjaan ditemukan kerugian negara mencapai Rp105 juta dan hingga kini belum tertagih. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Berbagai upaya telah ditempuh Dinas Pariwisata untuk menagih tunggakan kerugian negara terhadap pengerjaan proyek pembangunan Bale Budaya di Kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, tak berhasil. Tak kooperatifnya rekanan jadi kendala.
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) didorong melibatkan aparat penegak hukum. Saya sepakat kalau APH dilibatkan, kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi.
Denny mengaku, pihaknya berulangkali mencari dan mengirimkan surat ke rekanan agar menyelesaikan sisa tunggakan. Justru surat tidak direspon sampai saat ini. Kabarnya, kontraktor bangkrut dan kabur tanpa diketahui rimbanya. Informasinya sih bangkrut dan mereka kabur, ucapnya.

Dia menilai langkah paling efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan melibatkan aparat penegak hokum (APH). Upaya persuasif yang ditempuh tidak pernah berbuah hasil.

Sisa tunggakan kerugian atas pengerjaan proyek Bale Budaya mencapai Rp105 juta. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dikonfirmasi sebelumnya, mengaku belum melihat data terakhir terkait perkembangan penyelesaian tunggakan di Lingkup Pemkot Mataram. Manakala faktanya dilaporkan maka akan diundang organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk meminta penjelasan.

Salah satu menjadi catatan adalah tunggakan kerugian negara terhadap pengerjaan Bale Budaya. Rekanan belum mengembalikan kerugian negara mencapai Rp 105 juta. Mirisnya,kontraktor kabur sehingga Inspektorat kesulitan menagih. Menurut Politisi Partai Golkar ini, tidak saja bale budaya, tetapi tunggakan lainnya juga harus diselesaikan.

Rencana MTPTGR menghapus tunggakan itu dinilai tidak tepat. Penghapusan harus ditunjang data, fakta serta regulasi. Justru saya tidak setuju kalau serta merta dilakukan penghapusan, tegas Didi.

Kerugian daerah belum tertagih justru terus menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Eksekutif seharusnya melibatkan APH baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan membantu mencarikan solusi, sehingga persoalan tersebut tidak berlarut larut. Kenapa tidak melibatkan APH untuk mencarikan solusi, terangnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengakui penyelesaian tunggakan proyek Bale Budaya belum selesai. Rekanan yang diminta untuk menyelesaikan tunggakan menghilang alias kabur. Pihaknya telah berupaya mencari serta bersurat secara resmi, tetapi kontraktor tidak kooperatif. Alwan menambahkan, tunggakan tidak saja di sana, tetapi tunggakan yang tidak disebutkan nominalnya belum tuntas. Di antaranya, pajak parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan lainnya. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here