Disoroti Dewan, Bupati Dompu Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Angkat CPNS

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan pengangkatan CPNS bukan kewenangan Bupati, tapi menjadi kewenangan BKN. Kendati SK pengangkatan itu diterbitkan oleh Bupati, tapi kewenangan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya NIP yang diterbitkan BKN.

“Kasus K2 (Pengangkatan kelompok 134 CPNS), saya yakin bapak ibu tahu, bahkan orang se-Indonesia tahu. Buat saya, itu tragedi politik yang menyakitkan,” kata H Bambang M Yasin sebelum mengakhiri pidatonya pada pengesahan APBD Kabupaten Dompu tahun 2021 di ruang rapat Dewan, Senin, 30 November 2020.
Sebelumnya, dalam laporan Badan Anggaran DPRD Dompu terhadap hasil pembahasan RAPBD Kabupaten Dompu tahun 2021 yang dibacakan oleh Ir. Muttakun menyelipkan soal pengangkatan kembali 118 CPNS K2 Dompu yang sebelumnya sudah dibatalkan NIP-nya.

Bahkan dalam pandangan akhir fraksi Partai Nasdem yang dibacakan ketua fraksnya, Muhammad Iksan, S.Sos., secara gamblang menyampaikan agar Bupati segera berkoordinasi dengan BKN untuk pengangkatan kembali CPNC K2 Dompu tersebut. Karena hasil koordinasi Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Ir. Muttakun dengan pemerintah pusat bahwa CPNS K2 Dompu tersebut dapat diangkat kembali menjadi CPNS dan bergantung kesungguhan dari Bupati.

Pengangkatan CPNS K2 Dompu periode 2013 – 2014 sebanyak 390 orang. Pengangkatan ini berawal dari proses seleksi administrasi dan tes tulis. Lolosnya 390 ini mendapat protes dari kelompok honorer K2 yang tidak lolos, karena di antara yang lolos tersebut ada yang tidak memenuhi syarat dari sisi pengabdian. Aksi protes ini berujung pada pembentukan tim oleh Bupati tahun 2014 dan hasil kerja tim ditemukan ada 134 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh tim Kabupaten dan 256 orang memenuhi syarat (MS).

Dalam perjalanannya, BKN tidak menjadikan acuan hasil kerja tim Kabupaten dan menyetujui NIP untuk 390 orang. Karena ada persetujuan NIP ini, Bupati akhirnya menerbitkan SK CPNS pada tahun 2014 dan dibagikan pada 2015. Keputusan ini tidak membuat kelompok yang protes berhenti dan melaporkan kasus ini ke Polres Dompu.
Laporan ini diperkuat dengan diangkatnya 134 orang CPNS hingga kasusnya diambil alih oleh Polda NTB. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dijadikan tersangka tunggal dan disangkakan dengan pasal turut serta memperkaya orang lain. Sementara pelaku utama dalam kasus K2 ini tidak dijadikan tersangka.

Sementara kelompok 118 orang dari 134 orang yang dibatalkan NIP-nya oleh BKN pada September 2016 lalu mengajukan keberatan atas keputusan BKN yang membatalkan NIP-nya hingga Bupati menerbitkan SK pembatalan sebagai CPNS. Sebanyak 118 orang CPNS yang dibatalkan NIP menggugat Bupati ke PTUN Mataram dan dimenangkan penggugat.

Kelompok lain yaitu sebanyak 8 orang juga menggugat Bupati bersama BKN juga ke PTUN Mataram, juga dimenangkan penggugat. BKN merasa keputusannya membatalkan NIP CPNS Dompu benar sehingga mengambil jalur hukum banding hingga kasasi di MA. Putusan MA dimenangkan BKN.

Persoalan K2 Dompu ini membuat status hukum Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin terkatung – katung. Karena status hukum ini membuat nasib 256 CPNS dari formasi CPNS K2 Dompu baru – baru ini diangkat menjadi PNS. Sementara Ombudsman RI dalam beberapa kesempatan dan melalui suratnya menyatakan kasus K2 Dompu merupakan persoalan administrasi, bukan persoalan pidana. Namun hingga saat ini, status tersangkat terhadap Bambang M. Yasin belum juga dihentikan. (ula)