Disnakertrans Loteng Ajak KPK Awasi Kinerja LTSP

Praya (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara khusus telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi kinerja Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bagi pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah ini. Adanya pengawasan ini kinerja LTSP Loteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa benar-benar terawasi maksimal.

Demikian diakui Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, S.H., kepada Suara NTB, Selasa, 5 Juni 2018. Menurutnya, pihaknya dalam hal ini tentu tidak bisa sendirian mengawasi kinerja LTSP. Sementara satu unit layanan publik, LTSP sangat rentan dari potens terjadi pungutan liar (pungli) dan tindakan lainnya yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, butuh dukungan pihak lainnya untuk turut membantu mengawasi kinerja LTSP Loteng.

Iklan

“Dengan KPK kita sudah ada komitmen. Bahwa, KPK juga secara aktif akan ikut membantu mengawasi kinerja LTSP Loteng,” terangnya.

Harapannya tentu, dengan kehadiran KPK ini, maka potensi terjadi tindak pidana korupsi pada proses layanan di LTSP Loteng bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

Dari sisi internal LTSP Loteng, pihaknya juga terus melakukan pembenahan agar bisa mewujudkan pelayanan LTSP Loteng yang benar-benar bersih dan bebas dari pungli dan tindakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

“Dari internal kita sudah bangun komitmen untuk melayani dengan jujur dan bersih. Dari eksternal, juga sudah ada lembaga yang ikut mengawasi seperti KPK,” ujar Masrun.

Ia menjelaskan, kemitraan dengan KPK sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu begitu LTSP Loteng mulai berjalan. Karena pihaknya berprinsip, kalau sesuatu hal dimulai dengan niat dan cara yang baik serta bersih, maka hasil yang diperoleh pasti baik dan bersih pula. “Kalau lembaga lain mungkin alergi kalau mendengar KPK. Tapi kalau kita, justru kita ajak untuk sama-sama mengawasi,” tandasnya. (kir)