Disnakertrans Komitmen Bentuk Satgas Pemberantasan PMI Ilegal

Irfan. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, berkomitmen membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan PMI ilegal. Komitmen itu, bagian dari upaya menekan angka PMI bermasalah di negara penempatan, baik berupa penganiayaan fisik maupun penahanan gaji oleh majikan.

Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Bima, Irfan H M Nor kepada Suara NTB menyampaikan, tahun 2020 lalu pihaknya telah merancang pembentukan Satgas PMI ilegal dengan melibatkan TNI-Polri, Imigrasi, BIN dan instansi teknis terkait.

Iklan

Namun demikian, berkenaan dengan munculnya Covid-19 yang disertai pemangkasan anggaran kegiatan OPD, rencana tersebut akhirnya gagal direalisasikan. “Mudah-mudahan satgas dalam rangka pemberantasan TKI ilegal ini bisa terwujud tahun 2022,” harapnya.

Jikalau anggaran kegiatan OPD pulih, artinya tidak ada pemangkasan untuk percepatan penanganan Covid-19, Irfan meyakinkan, pembentukan satgas akan menjadi prioritas.

Menurutnya, ini salah satu kunci dalam menekan keberangkatan PMI ilegal yang dinilai masih begitu marak terjadi, bahkan modusnya terus berkembang. “Kalau ndak begitu ndak bisa, terutama yang ditekankan itu Imigrasi, tidak mungkin orang bisa keluar tanpa paspor. Puluhan kasus yang ditemukan tiap tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk lebih selektif dalam memberikan paspor terhadap masyarakat,” ujarnya.

Disebutkan Irfan, dalam setahun sebelum pandemi Covid-19 PMI asal Bima yang berangkat keluar negeri sesuai prosedur ada sekitar 2.000an orang. Sementara mereka yang berangkat secara ilegal lewat jalur tikus jauh lebih banyak. Karenanya, pembentukan satgas dengan dukungan anggaran memadai sangat penting di wilayah ini.

Disnakertrans tak ingin ada tambahan kasus PMI meninggal, hilang kontak atau menjadi korban penganiayaan dan sebagainya seperti 25 kasus yang ditemukan selama Januari-Juni tahun 2021. “Sebelum pandemi di Asia Pasifik kita bisa mengirim 2.000an orang, tapi jauh lebih banyak angka yang non prosedural. Makanya perlu segera dibentuk satgas ini,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional