Disnakertrans Dompu Kewalahan Pantau TKI Illegal

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam mengaku, kewalahan memantau pemberangkatan TKI illegal diwilayah ini. Selain karena calonya terorganisir dengan baik juga terkendala belum adanya petugas pengatar tenaga kerja. Sehingga sulit mendeteksi keberangkatan mereka yang banyak memanfaatkan visa pelancong tersebut. “Kewalahan kita ini memang karena di Dompu belum ada petugas pengantar tenaga kerja,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin,  22 Oktober 2018.

Karena kendala itu juga informasi TKI yang berangkat illegal baru diperoleh setelah mereka ditemukan bermasalah, apakah itu dianiaya oleh majikan hingga pulang dalam keadaan tak bernyawa atau tidak pernah mendapat gaji selama bekerja.

Iklan

Parahnya, lanjut dia, meski sudah banyak pengalaman buruk yang dialami TKI-TKI asal Dompu diluar negeri, namun tidak menyurutkan tekad masyarakat untuk tetap berangkat non prosedural. Iming-iming gaji yang tinggi ditengah desakan ekonomi keluarga serta minimnya pengatahuan disinyalir pemicu tetap tingginya minat masyarakat untuk menempuh jalur tersebut.

“Sosialisasi tetap kita lakukan tetapi masyarakat yang awam kan masih belum mengerti, datang calo menawarkan pekerjaa dengan tawaran gaji tinggi sehingga mau-mau saja mereka meskipun itu illegal,” jelasnya.

Menurut dia, lembaga yang bisa mencegah atau meminimalisir keberangkatan TKI illegal sebetulnya ialah Imigrasi, sebab disanalah mereka akan mengurus dokumen keberangkatan. Dengan kata lain, Imigrasi harusnya lebih jeli melihat warga negara yang betul-betul ingin berkunjung atau sekedar memanfaatkan visa kunjungannya untuk bekerja.

Sementara Disnkaertrans hanya bisa sebatas mensosialisasikan bagaimana prosedur keberangkatan ke luar negeri. “Kebanyakan yang berangkat illegal ini kan pakai visa pelancong, ya seharusnya Imigrasi jeli melihat apakah orang ini betul-betul akan lakukan kunjungan atau memang mencari pekerjaan,” jelasnya.

Disinggung kantong-kantong TKI yang berangkat legal maupun illegal diwilayah ini, M. Nursalam menyebutkan, hampir merata disemua wilayah. Namun, paling dominan yakni mereka yang tinggal diwilayah pesisir seperti Kecamatan Huu, Kempo dan Kilo. “Pokoknya yang daerah pesisir itu kantong-kantong TKI kita dan kebanyakan memang berangkat illegal,” pungkasnya. (jun)