Diskop UKM Gelar Diklat Akutansi bagi Koperasi

Dompu (Suara NTB) – Rapat anggota tahunan (RAT) merupakan salah satu kewajiban koperasi yang masih aktif. Namun masih banyak koperasi tidak melaksanakan RAT dan berdalih tidak paham membuat laporan neraca keuangan. Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Dompu menggelar diklat akutansi bagi 30 koperasi di Dompu.

Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Diskop UKM, Abdurrahman, S.Sos kepada Suara NTB di Dompu, Senin, 29 Mei 2017 kemarin, mengaku, telah melaksanakan diklat akutansi bagi 30 koperasi se Kabupaten Dompu. Diklat yang didanai dari APBD Dompu tahun 2017 ini dilangsungkan pada 22 – 25 Mei lalu dengan melibatkan fasilitator dari luar Dinas Koperasi dan UKM.

Iklan

Diklat akutansi dilakukan didasari keluhan banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT karena tidak bisa membuat neraca kas untuk dilaporkan dalam rapat pertanggungjawaban alur kas. Sehingga dilaksanakan diklat akutansi agar anggota koperasi bisa membuat alur kas, sehingga bisa dibuatkan neraca tahunan.

“Alhamdulillah kegiatannya diikuti antusias oleh perwakilan koperasi di Dompu,” kata Abdurrahman.

Diakui Abdurrahman, hingga saat ini baru 74 koperasi di Dompu yang melaksanakan RAT dari 291 koperasi yang terdaftar. Sementara koperasi yang aktif tinggal 146 dan yang tidak aktif sekitar 145 koperasi. Dari koperasi yang aktif, ada beberapa koperasi yang masuk kategori tidak wajib melaksanakan RAT karena baru dibentuk.

“Tapi kita terus mendorong Koperasi – Koperasi yang ada untuk melaksanakan RAT,” katanya.

Abdurrahman juga mengaku, sesuai program pemerintah Provinsi yang akan mendanai peralihan model koperasi dari sistem konfensional ke sistem syariah. Di Dompu sejauh ini baru 7 koperasi yang mengajukan perubahan dan 3 koperasi usulan baru. “Kalau yang sudah aktif ada 3 koperasi syariah,” katanya.

Namun perubahan status ke koperasi syariah ini, kata Abdurrahman, sesuai ketentuan baru di Kementrian Hukum dan HAM harus dilengkapi dengan struktur Dewan syariah. Sementara di pulau Sumbawa belum ada satu daerah pun yang memiliki Dewan syariah untuk koperasi. “Itu yang menjadi kendala kita. Tapi solusi yang coba kita ambil dengan menggunakan Dewan syariah bank. Apakah ini akan diterima oleh Kemenkum HAM atau tidak, ini yang belum kita tahu,” katanya.

Abdurrahman juga mengaku, ada 5 KUD yang dihidupkan kembali pihaknya setelah bertahun – tahun tidak aktif. Koperasi – koperasi ini bahkan telah melakukan RAT untuk kesiapan pembentukannya. “Seperti KUD Padamara di Kempo sudah mulai aktif, bahkan sudah melakukan RAT,” terangnya. (ula/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here