Disinyalir Banyak Praktik “Sepanyol” dalam Ekspor Lobster

Sejumlah nelayan di Teluk Ekas membuat Keramba Jaring Apung untuk menaruh lobster. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 12 tahun 2020 yang mengatur tatan iaga lobster dinilai masih pahit. Permen KP baru di era Menteri Edhy Prabowo itu dinilai tidak semanis yang diharapkan para pelaku wisata benih bening lobster (BBL). Disinyalir, masih  banyak praktik yang ekpor BBL yang tidak sesuai aturan.

“Istilahnya sekarang Sepanyol (separuh nyolong),” ungkap Ketua Dewan Penasehat Indonesian lobster Asosiation (ILA) dan Ketua Dewan Pemina Lombok Lobster Asosiasi (LLA), Mahnan Rasuli pada Suara NTB di Jerowaru, beberapa waktu lalu.

Iklan

Manhan yang pernah merasakan pahitnya Permen KP di era Menteri Susi Pudjiastuti ini mengungkap Sepanyol merupakan sebutan lain dari praktik black market yang diduga masih marak dilakukan.

Dia menjelaskan, untuk mulai ekspor para pengusaha diharuskan untuk menunaikan sejumlah kewajiban, antara lain kewajiban melakukan budidaya minimal 10 persen dari nilai ekspor. Lainnya, eksportir dibebani bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), harus membayar kargo yang dihitung nilainya per biji benur. PNBP dibebankan Rp 2 ribu per ekor,  kargo Rp 1.800 per ekor. Belum  lagi retribusi dan alasan lainnya. “Jadi bisnis lobster ini mahal di ongkos, regulasi kita yang terlalu memeras,” imbuhnya.

Hitung-hitungan bisnis kata Mahnan jelas regulasi yang dibuat pemerintah itu sangat merugikan bagi pengusaha. Menurutnya, regulasi yang dibuat menteri KP saat ini cukup menyusahkan. Karenanya, salah satu perusahaan pengekspor BBL, yakni PT Nusa Tenggara Budidaya (NTB) terpaksa menghentikan ekspor, karena PT. NTB merugi Rp 780 juta.

Adanya regulasi yang ketat ini berujung melonjaknya harga BBL. Aturan tataniaga BBL ini jelas tidak akan bisa menyaingi Vietnam. Pengusaha lobster akan makin kurus karena terjerat aturan. Mahnan menduga banyak pengusaha beralih ke praktik Sepanyol tersebut. Modusnya, diduga mulai di tingkat kabupaten sebagai daerah yang membuat Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Disarankan, dalam pembuatan SKAB harus dicek dulu berapa jumlah benur yang akan diekspor.

Dimana, ada praktek sejumlahperusahaan yang melakukan praktik Sepanyol ini antara SKAB tidak sesuai dengan data sebenarnya. Untuk memberantas praktik Sepanyol ini, SKAB ini disarankan tegak lurus dengan surat yang dibuat oleh pusat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang membuat SKAB diminta lebih teliti, karena peluang mempermainkannya cukup besar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Hariyadi Surenggana yang dikonfirmasi Senin, 2 November 2020 mengatakan, SKAB yang dibuat selalu dibarengi dengan proses verifikasi data. Berapa ekor yang akan dikirim itu didata terlebih dulu baru dibuatkan SKAB. Sampai saat ini, Lotim sudah mengeluarkan 500 ribu ekor BBL. Dalam prosesnya pun harus dikarantina.

Adanya perusahaan yang berhenti ekspor dinilai bukan karena regulasi. Akan tetapi karena terlalu ngegas di awal. Soal praktik black market yang masih terjadi katanya bukanlah menjadi ranah DKP. JIka ada yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka akan bersinggungan dengan aparat penegak hukum. (rus) 

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional