Disinyalir Tak Akur, Pejabat Harus Kedepankan Profesionalisme

Mataram (suarantb.com) – Beberapa pejabat eselon III lingkup Pemprov NTB disinyalir tidak akur dengan Kepala SKPD. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, seandainya  para pejabat  mengedepankan profesionalisme dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

Pasalnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi)  dari masing-masing pejabat sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga siapapun yang menjadi Kepala SKPD tidak lantas membuat hubungan mereka terganggu. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos kepada suarantb.com, Senin, 15 Agustus 2016.

Menurutnya, jika persoalan yang membuat hubungan antara pejabat-pejabat tersebut tidak akur dengan pimpinannya adalah persoalan pribadi, maka sangat disesalkan. Sebab persoalan pribadi yang seharusnya menjadi tanggung jawab personal diseret ke ranah profesionalisme. Hal tersebut tentu membuat kinerja mereka menjadi terganggu dan lebih jauh, akan  berimbas kepada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

“Birokrasi itu kan punya sistem, sudah punya mekanisme. Artinya mentalitas kita yang perlu dibangun untuk menerima siapa saja yang sudah ditaruhkan menjadi pemimpin kita itu. Persoalannya kan itu yang dibuat jadi wilayah pribadi. Jadi wilayahnya yang sesungguhnya itu menjadi wilayah profesional ditarik ke wilayah pribadi. Ini yang menjadi soal,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, harus ada kesadaran dari para  pejabat untuk memposisikan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Dengan tak mencampur adukkan urusan pribadi dengan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat. Karena tanggung jawab utama mereka bukan kepada atasan atau bawahan, tetapi mutlak kepada masyarakat sebagai tujuan akhir pengabdian.

“Seharusnya sebagai bawahan, kalau seorang yang profesional, tidak penting siapa yang jadi pimpinan. Sebagai pengelola birokrasi, mental mereka ini belum profesional. Sesungguhnya terima saja siapapun yang menjadi pimpinan. Karena itulah tanggung jawabnya selaku pemerintah,” terangnya.

Diketahui, banyak pejabat eselon III lingkup Pemprov NTB tidak akur dengan Kepala SKPD yang baru. Persoalannya, pejabat eselon III tersebut bingung menyesuaikan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Padahal, Kepala SKPD yang baru harus tetap solid dengan bawahannya dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan daerah.

Selain itu beberapa  pejabat eselon III pada sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB, ada yang mengaku tidak nyaman dengan Kepala SKPD yang baru. Sehingga mereka ingin dimutasi ke tempat yang lain. Bahkan ada Kepala Bidang yang masih bingung menyesuaikan  program yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena bekerja tak nyaman, pejabat eselon III tersebut menjadi kehilangan semangat. (ast)