Dishubkominfo Provinsi NTB Belajar Pengelolaan BRT ke Kota Batam

Batam (suarantb.com) – Kota Batam, Provinsi Riau, merupakan salah daerah yang pembangunannya cukup pesat. Hanya dalam waktu relatif singkat, sejak ditetapkan menjadi daerah otonomi pada tahun 1970, Batam tumbuh menjadi daerah maju. Didukung oleh letak geografisnya yang setrategis, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, membuat pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Batam sebagai daerah yang bebas visa dengan kedua negara tersebut.

Selain dikenal sebagai daerah industri, Batam juga tumbuh sebagai daerah tujuan wisata. Hal itu kemudian menjadikan Batam sebagai salah satu kota yang teramai di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan transportasi umum sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan.

Foto 2

Rombongan peserta studi banding ke Kota Batam, Senin, 5 Desember 2016.

Hal itulah yang membuat, Kota Batam dipilih oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai tempat untuk belajar mengelola transportasi umum. Mengingat saat ini Provinsi NTB tengah serius mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum. Oleh karena itulah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB, selaku instansi terkait, melakukan studi banding ke Kota Batam yang terlebih dahulu menerapkan transportasi umum cukup berhasil.

Sekretaris Dishubkominfo Provinsi NTB, Ary Purwantini yang memimpin rombongan peserta studi banding yang berasal dari unsur masyarakat, dan wartawan tersebut, langsung bertandang ke Dinas Perhubungan Kota Batam. Di sana ia menyampaikan, belum lama ini Pemprov NTB telah meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT).

Foto 3

Kepala Dishubkominfo Kota Batam, H Zulhendri, Senin, 5 Desember 2016.

BRT sendiri sebenarnya program pemerintah pusat dalam rangka memenuhi angkutan kota yang cepat, nyaman dan aman di daerah. “Kami ingin belajar banyak dari Kota Batam soal pengelolaan transportasi umum,” ujarnya.

Untuk diketahui, di NTB sendiri saat ini baru menyediakan BRT di Kota Mataram saja dengan ketersediaan 25 unit bus. Kehadiran BRT dihajatkan tidak hanya untuk mengurangi kemacetan, tetapi mengurangi jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Di NTB khususnya Kota Mataram, hingga saat ini masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi tersebut. Mengingat sebagian besar masyarakat di NTB khususnya Kota Mataram lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi.

Foto 4

Sekretaris Dishubkominfo Provinsi NTB, Ary Purwantini, Senin, 5 Desember 2016.

“Kami harapkan ilmu, saran, dan kritikan dari Kota Batam agar keberadaan BRT bisa maksimal di NTB,” ujar Ary Purwantini.
Peserta studi banding dari Dishubkominfo Provinsi NTB itu, langsung diterima oleh Kepala Dishubkominfo Kota Batam, H. Zulhendri, dan menjelaskan, Batam sendiri mulai menerapkan penggunaan transportasi publik sejak tahun 2013. Lebih lanjut dikatakan, di Kota Batam sendiri banyak pendatang sehingga memicu terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan pengangguran. Akibatnya, sarana dan prasarana dasar perkotaan khususnya tarnsportasi umum tidak memadai.

“Dasar pertimbangan itulah salah satu alasan diterapkannya transportasi umum untuk menjawab perkembangan KotaBatam. Memang ada ojek atau taksi, tapi itu belum cukup. Makanya harus ada transportasi yang kita siapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Zulhendri, keberadaan transportasi publik sangat dirasakan manfaatnya. Apabila itu tidak ada, bisa jadi Kota Batam akan menjadi kota termacet kedua di Indonesia, setelah Jakarta. Menyadari kebutuhan tersebut, Batam perlu melakukan pengembangan transportasi kota dengan menjadikan busway sebagai sentral transportasi publik.

“Jadi secara tidak lansung kita mendeklarasikan diri bahwa transportasi umum akan menjadi masa depan Batam adalah transportasi busway. Tapi tentu yang teratur, tepat waktu, aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat Batam,” katanya.
Ia juga mengakui, memang tidak mudah mendorong masyarakat untuk beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum, Pemkot Batam sendiri membutuhkan waktu cukup lama. Namun salah satu cara penting untuk memancing masyarakat menggunakan transportasi yaitu memastikan pelayanan dengan yang pelayanan terbaik dan terus meningkatkan kualitas agar aman dan nyaman.

Maka secara lansung akan memikat hati masyarakat. “Kondisi halte sebagai tempat masyarakat. “Kondisi halte sebagai tempat masyarakat menunggu harus tidak jauh dari rumah penduduk, biar lebih memudahkan,” ucapnya.

Selain itu, tarif transportasi umum juga tidak boleh memberatkan masyarakat. Mengingat, semua masyarakat dimanapun tentunya ingin biaya murah, kenyamanan dan dijamin keselamatannya. Kerjasama dengan SKPD lainnya sangat penting untuk mendukung transportasi publik tersebut, pungkasnya. (szr/*)