Dishubkominfo akan Telusuri Oknum di Balik Jukir Liar

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan juru parkir (jukir) liar diduga sebagai salah satu penyebab selalu gagalnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram mencapai target retribusi parkir setiap tahunnya. Untuk itu, Dishubkominfo dalam waktu dekat berencana melakukan penyisiran dan pengawasan terhadap para jukir liar ini sebagai langkah menata pengelolaan perparkiran di Kota Mataram. Selain itu oknum di balik jukir liar ini juga akan ditelusuri.

Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Khalid menegaskan oknum di balik jukir liar ini akan menjadi perhatian pihaknya. Keberadaan oknum di balik jukir liar juga akan diusut pihaknya.

Iklan

Jika di balik jukir liar ini ada petugas Dishubkominfo yang terlibat, maka ia akan menindak tegas. “Kalau ada pegawai saya, saya tindak langsung. Kalau dia PTT (Pegawai Tidak Tetap), hari itu saya pecat,” tegasnya.

Khalid menambahkan jika ditemukan bukti jukir bekerja sama dengan petugas perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, maka ia akan meminta yang bersangkutan membuat surat pernyataan. “Kalau terbukti jukir kerjasama dengan petugas saya dan dia mengaku kita minta membuat pernyataan. Dengan dasar pernyataan itu dengan dua orang saksi, kita berhentikan langsung,” jelasnya.

Jika ditemukan oknum yang terlibat ini dari kalangan ASN, maka sanksi yang akan diterapkan akan disesuaikan dengan aturan kepegawaian. “Dan akan kita naikkan persoalan ini ke Sekda, apa yang bisa kita berikan sanksinya,” sambungnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH meminta kepada Dishubkominfo menertibkan titik-titik parkir dengan melakukan pendataan secara akurat. Penertiban dan pendataan ini sebagai salah satu langkah dalam optimalisasi pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Mataram yang masih kerap menjadi sorotan karena berbagai persoalan.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta kepada Dishubkominfo Kota Mataram untuk menentukan jukir secara definitif dan memberlakukan penetapan surat tugas secara pasti. “Siapa juru parkir bertugas di mana, data-data juru parkir, dan seterusnya. Di Perda juga diamanatkan pentingnya melibatkan potensi (warga) setempat sebagai juru parkir,” terangnya.

Keterhubungan titik parkir dan area parkir serta penentuan jukir diharapkan dapat terbangun kondisi yang dapat memperjelas area parkir dan penanggung jawabnya. “Dengan demikian kita gampang mengawasi,” ujarnya. Misalnya di titik tertentu realisasinya rendah, maka bisa langsung meminta pertanggungjawaban dan dari sana Dishubkominfo bisa mengevaluasi kinerja jukir. (ynt)