Dishub Usulkan Penambahan Anggaran BRT

Mataram (Suara NTB) – Operasional Bus Rapid Transit (BRT) untuk pelajar dan warga Kota Mataram dijadwalkan dimulai Senin, 2 April 2018. Khusus untuk pelajar akan dilayani secara gratis. Besaran subsidi Rp 500 juta dari Pemprov NTB hanya melayani dua koridor saja.

Dinas Perhubungan Kota Mataram berencana akan mengusulkan penambahan anggaran agar seluruh koridor di Kota Mataram terlayani. “Coba nanti kita usulkan di APBD Perubahan 2018. Biar tidak dua koridor saja, tapi kita upayakan semua koridor dilayani oleh bus ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid ditemui Kamis (29/3).

Iklan

Anggaran Rp 500 juta hanya mampu mengoperasikan enam unit bus saja. Jam operasinya pun terbatas dimulai pukul 06.30 – 08.30 Wita dan berlanjut pukul 13.00 – 14.30 Wita atau saat siswa pergi dan pulang sekolah saja.

Khalid menjelaskan, anggaran tahun 2017 lalu sebenarnya telah disiapkan Rp 1,5 miliar lebih untuk BRT dan angkutan pengumpan (feeder). Proporsinya Rp 1 miliar BRT dan Rp 550 juta untuk feeder. Karena ketidakjelasan pengoperasian BRT, Pemkot Mataram mengalihkan anggaran tersebut. “Dulu kan pernah kita anggarkan. Karena tidak jelas makanya dialihkan,” aku dia.

Saat ini, Dishub hanya menganggarkan Rp 500 juta untuk angkot. Dan, penyalurannya melalui Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda kata Khalid, diberikan kewenangan menunjuk perusahaan angkutan yang memiliki badan hukum. Baik dalam bentuk PT. CV maupun koperasi.

“Prosesnya semua di Organda. Dia yang nunjuk perusahaan angkutan,” terangnya. Di satu sisi kata Khalid, angkot dijadikan angkutan feeder harus memenuhi persyaratan. Artinya, kondisi kendaraan harus layak, surat – surat kendaraan lengkap serta sopir memiliki surat izin mengemudi.

Jika dari sisi kelayakan dinyatakan baik, Organda bisa merekomendasikan kendaraan tersebut sebagai angkutan feeder.

Terhadap anggaran yang diusulkan, pihaknya memiliki kapasitas mengusulkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nantinya menentukan. “Yang penting kita usulkan dulu biar kelihatan kebersamaan dengan provinsi. Urusan disetujui atau tidak kewenangan TAPD,” imbuhnya.

Tahap awal dengan subsidi Rp 500 juta hanya bisa mengoperasikan 32 unit angkot. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan ketika dievauasi antusias masyarakat menggunakan feeder tinggi. Akan tetapi, 32 unit kendaraan bakal dijadikan angkutan pelajar (feeder) akan dipilih sesuai spesifikasi ditentukan. Pihaknya akan selektif melihat laik jalan dibuktikan dengan buku uji kir, izin trayek serta kelengkapan kendaraan lainnya.

Selain itu, perusahaan harus memberikan pelatihan bagi pengemudi, dilengkapi identitas serta menggunakan seragam. Sementara, rute yang dilalui oleh angkutan pelajar sesuai hasil kajian ada 30 rute. Angkot hanya sebatas sebagai pengumpan saja. Artinya, hanya mengangkut dari pemukiman menuju halte. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here