Dishub Susun Perwal Denda Derek Mobil

M. Saleh. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram sedang menyusun draf peraturan walikota (Perwal) tentang pengenaan sanksi denda derek dan gembok bagi pelanggar rambu lalu lintas. Selain bertujuan menertibkan lalu lintas, juga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kendaraan yang digembok akan dikenakan denda Rp100 ribu. Sedangkan, kendaraan diderek didenda Rp250 ribu. Sistem pembayaran melalui bank. Dinas Perhubungan akan menjalin kerjasama dengan bank daerah. “Jadi pengendara yang melanggar itu dikenakan sanksi denda gembok atau derek,” kata Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Saleh melihat denda derek maupun gembok merupakan salah satu sumber PAD. Sanksi ini sama halnya dengan denda tilang. Untuk menerapkan sanksi itu harus dibuatkan regulasi. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan Perwal yang merupakan turunan dari peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perhubungan.

Perwal mengenai denda derek akan dibebankan ke pengendara. Kata dia, pihaknya ingin pembayaran denda melalui sistem non tunai atau barcode. Kendalanya, denda dibayarkan terlalu besar dan tidak sama seperti pembayaran parkir non tunai. “Kalau saldo parkir cukup Rp1.000 – Rp2.000. Kalau denda derek sampai Rp250 ribu. Pengendara kalau punya saldo segitu,” ucapnya.

Saleh mengakui, pelanggaran rambu lalu lintas masih banyak ditemukan di sepanjang Jalan Pejanggik mulai dari depan Bank Indonesia – Kantor Gubernur NTB. Pihaknya tetap memantau melalui kamera pengawas milik Dinas Komunikasi dan Informatika. Jika ditemukan pelanggaran, tim akan turun dan meminta pengendara memindahkan kendaraannya. “Selain di Jalan Pejanggik, depan Epiencentrum Mall juga kita jadi atensi,” ucapnya.

Sebelum penerapan sanksi, pihaknya akan mensosialisasikan ke masyarakat. Dan, tidak serta merta mengenakan sanksi denda ke pengendara.  Petugas mengumumkan dan mencari pemilik kendaraan. Sistem itu dinilai cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran di kawasan tertib lalu lintas. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional