Dishub akan Cabut SK Jukir di Lahan Pemerintah

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram segera mencabut SK (Surat Keputusan) juru parkir yang menarik retribusi parkir di lahan milik pemerintah. Pencabutan itu berdasarkan aturan baru yang diterbitkan oleh Pemkot Mataram.

Setidaknya ada tujuh puskesmas dan satu SKPD teknis dijadikan titik parkir akan dicabut. Diantaranya, Puskesmas Mataram, Dasan Cermen, Karang Taliwang, Tanjung Karang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Iklan

Sebelum pencabutan SK, Dishub akan mensosialisasikan ke Jukir sekaligus menginventarisir jumlah titik parkir yang menjadi kewenangannya.

“Memang SK -nya sudah keluar dari Bagian Hukum. Otomatis kita juga akan cabut SK jukir itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Jumat, 12 Mei 2017.

Khalid mengaku, penghapusan itu jelas berdampak terhadap jumlah titik parkir dan potensi retribusi. Sementara, pengelolaan parkir tidak saja menjadi kewenangan Dishub melainkan Badan Keuangan Daerah.

Pihaknya harus melaksanakan hasil kajian Bagian Hukum sehingga jangan sampai dikategorikan sebagai pungutan liar. “Jangan ditanya soal itu. Otomatis berkurang dan PAD berkurang juga,” jawabnya.

Kendati demikian, apabila SK telah dicabut namun praktik pungutan masih terjadi dikatakan Khalid, bukan lagi menjadi kewenangan Dishub.

Instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil turut mengawasi. Mereka harus bertanggungjawab karena masuk menjadi kewenangan mereka.

Disatu sisi, Khalid tidak berani menjamin untuk menyiapkan kompensasi lahan bagi jukir yang terancam kehilangan pekerjaan. “Ndak berani saya janjikan karena kita harus inventaris dulu,” ujarnya. (cem)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here