Disetujui Kemenkeu, Pemprov Dapat Kuota Formasi Khusus CPNS 2018

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memperoleh kuota formasi khusus CPNS 2018 dari pemerintah pusat. Kuota formasi khusus ini di luar 700 formasi umum yang telah diusulkan beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui 70 orang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk Pemprov NTB. Namun, keputusan akhirnya masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Iklan

“Informasi  awalnya, kita mau dikasih 70 orang, ini lewat formasi khusus sudah kita usulkan.  Cuma kita masih nunggu hitam di atas putihnya. Kita lihat seperti apa. Kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kemen PANRB,” kata Yus – sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 3 Mei 2018.

Ia mengatakan pengumuman formasi khusus ini akan berbarengan dengan pengumuman kuota CPNS untuk provinsi dan kabupaten/kota se – Indonesia. Menurutnya, formasi khusus CPNS sebagai tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang ini sudah hampir  pasti. Tinggal menunggu persetujuan Kemen PANRB.

“Ini yang masih kita tunggu, hitam di atas putihnya,” katanya.

Ia mengatakan tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang masih sangat terbatas di pemprov NTB. Hampir semua OPD membutuhkan tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang. STAN merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah Kemenkeu.

Ditanya mengenai adanya beberapa kabupaten/kota yang diminta mengusulkan formasi CPNS tambahan, Yus mengatakan belum memperoleh informasi tersebut.

Namun, jika ada permintaan dari pusat, biasanya langsung ke pemda kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB sendiri, tidak ada formasi tambahan selain 700 formasi umum dan 70 formasi khusus yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Diketahui, Pemprov NTB dan sembilan kabupaten/kota telah mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebanyak 20.491 formasi. Dari sebelas entitas pemerintahan di NTB, hanya Pemda Dompu yang tidak mengajukan usulan CPNS 2018 hingga akhir Januari lalu.

Sepuluh pemda yang mengajukan usulan CPNS 2018 ke Kemen PANRB yakni Pemprov NTB sebanyak 5.554 formasi, Kota Mataram 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi. Selanjutnya, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi, Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi.

Hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan jumlah kuota formasi untuk masing-masing daerah. Pemda masih menunggu dari Kemen PANRB. Setelah menyampaikan usulan formasi, kata Yus, Pemda diminta merincikan rasio belanja aparatur terhadap belanja publik yang terdapat dalam APBD masing-masing daerah jika ada tambahan jumlah PNS sebanyak itu.

Untuk Pemprov NTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB telah melakukan perhitungan. Persyaratan utama daerah mendapatkan kuota CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen. Dari hasil hitungan BPKAD, Pemprov hanya mampu membayar gaji, TKD sampai Diklat sebanyak 700 CPNS. (nas)