Disandera Kantor Pajak, Pengusaha asal Dompu Lapor Polisi

Mataram (Suara NTB) – Seorang pengusaha asal Dompu, Dra. Sri Arina, mempertanyakan proses penanganan terhadap suaminya, Ir. Rustam yang kini disandera Kantor Pajak Pratama akibat dituduh tidak membayar pajak sebesar Rp 4,72 miliar lebih. Merekapun telah melaporkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba, Bima ke aparat kepolisian karena merasa tuntutan pajak yang dibebankan kepada mereka adalah palsu.

Kuasa hukum Rustam dan Arina, H. Muhammad, SH, menuturkan, Rustam dan Arina adalah pasangan suami istri yang membuka usaha jual beli suku cadang dan reparasi kendaraan roda dua serta aksesoris mobil. Menurut Muhammad, secara berkala kliennya selalu membayar pajak sesuai dengan yang telah menjadi kewajiban mereka. Namun, pada 17 Februari 2015 lalu, kliennya tiba-tiba memperoleh tagihan pajak senilai Rp 4,72 miliar lebih dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Raba-Bima. Namun, surat tagihan ini dianggap palsu atau salah alamat. Sebab, dalam tagihan tersebut, keduanya disebutkan melakukan usaha penjualan sepeda motor eceran. Usaha inilah yang kemudian dianggap tidak pernah dibayarkan pajaknya.

Iklan

Sri Arina menegaskan, usaha semacam itu tidak pernah mereka lakukan. Usaha yang mereka jalani sehari-hari hanyalah penjualan suku cadang dan reparasi kendaraan roda dua dan aksesoris kendaraan roda empat.

Karena itu, Muhammad menegaskan, kliennya merasa surat tagihan ini palsu. “Klien saya sama sekali tidak pernah jual beli sepeda motor baru. Atau mungkin surat ini salah alamat,” ujar Muhammad. Diakuinya, di sebelah toko kliennya tersebut, terdapat usaha milik orang lain yang berjualan kendaraan.

Terhadap tagihan dari kantor pajak tersebut, Muhammad menegaskan kliennya telah mengajukan surat keberatan atau sanggahan pada 15 Maret 2015. Seharusnya, jika terdapat sanggahan, maka kantor pajak harus menindaklanjuti sanggahan tersebut.

  Bangun Pojok UMKM, Pemda Siapkan 1,3 Hektar di Mandalika

Namun, bukannya menindaklanjuti sanggahan, Rustam justru ditahan di LP Mataram berdasarkan persetujuan Kanwil Pajak tertanggal 26 April 2016.

Karena penahanan itulah, kepada Direskrimum Polda NTB tertanggal 29 April 2016, pihaknya pun melaporkan kasus ini. Setelah menunggu sekitar empat bulan, penanganan kasus ini dinilainya berjalan lamban sehingga pihaknya menyusul memberikan laporan tertanggal 8 Agustus 2016.

Muhammad menegaskan, pihaknya menuntut agar kasus ini dibuka secara luas sehingga semua detail transaksi usaha yang dikenakan pajak terhadap kliennya bisa diperjelas. Sebab, usaha jual beli eceran sepeda motor yang dijadikan objek pajak tersebut sama sekali bukan jenis usaha yang setiap hari dilakukan kliennya.

Muhammad khawatir jika kliennya ini menjadi korban dari kesalahan pihak kantor pajak yang menangani kasus pajak ini. Untuk itulah, ia menegaskan perlunya aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan mereka ini.

Menurut Muhammad, akibat penyanderaan ini, kliennya kini tidak lagi bisa berusaha dengan bebas. Mereka pun telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. “Permohonan kami, pertama supaya aparat kepolisian menangani kasus ini dengan serius. Selain itu, kami minta kejelasan status klien kami. Sudah empat bulan klien kami ditahan tanpa ada kejelasan,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid P2 Humas IKetut Sukarda yang dikonfirmasi terpisah tak menampik adanya penyanderaan terkait kasus pajak senilai Rp 4,72 miliar ini. Namun, Sukarda menegaskan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh atas persoalan ini. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here