Dirjen PHU Minta Travel yang Berangkatkan JCH Ilegal Diitindak Tegas

Mataram (suarantb.com) – Dirjen Penyelenggarasn Haji dan Umroh PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Jamil memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhaji menggunakan jalur yang formal dan legal.
“Saya imbau kepada masyarakat untuk berhajilah melalui jalur yang formal dan legal,” ungkapnya usai membuka acara sertifikasi pembimbing manasik haji tahun 2017 Se Nusa Tenggara (NTB, Bali, NTT) di Mataram, Sabtu, 8 April 2017.

Imbauan tersebut diutarakan menanggapi kasus jamaah calon haji (JCH) yang menggunakan paspor negara Filipina tahun 2016, yang berujung pada penahanan 170-an JCH oleh keimigrasian negara Filipina.

Iklan

Menurutnya perlu dilakukan antisipasi di tahun ini agar persoalan tersebut tidak terjadi kembali. Ia menegaskan bahwa semua travel yang nantinya diketahui terlibat dalam pemberangkatan haji secara ilegal serta melanggar aturan hukum harus ditindak.
“Travel yang kemudian terlibat dalam pemberangkatan haji secara tidak sah dan melanggar hukum harus ditindak. Kalau itu izinnya ada di saya sudah saya cabut,” imbuhnya.

Ia menilai kasus tersebut merupakan bagian dari pelanggaran baik terhadap negara Indonesia, maupun negara tetangga (Filipina). “Karena mereka berangkat dari sana sedangakan mereka ini bukan warga negara sana. Padahal, kuota itu diberikan kepada penduduk negeri yang bersangkutan,” imbuhnya.

Selanjutnya, demi memaksimalkan prosesi bimbingan ibadah haji, Abdul Jamil menekankan sertifikasi pembimbing manasik haji harus dilakukan demi pemenuhan standarisasi dan optimalisasi. Standarisasi menurutnya dibutuhkan agar prosesi haji, terlebih selama diberangkatkan oleh Kementerian Agama, agar tidak membuat cara manasik yang berbeda-beda.

“Sedangkan optimalisasi dilakukan agar metode dan materi yang diberikan lebih optimal berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam sertifikasi pembimbing haji kali ini, juga bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi, yakni IAIN Mataram yang telah berganti menjadi UIN Mataram.

Dirjen PHU menjelaskan, bahwa kegiatan sertifikasi tersebut digarap bersama karena dalam prosesi sertifikasi yang berlangsung selama 10 hari tersebut, akan ada kegiatan belajar mengajar. “Untuk itu terkait kegiatan mengajar mengajar ini yang punya kapasitas ialah perguruan tinggi,” pungkasnya. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here