Dirjen KKP Tinjau Lokasi Shrimp Estate di Sumbawa

Dirjen KKP bersama Wabup Sumbawa, dan pejabat lainnya serta tokoh masyarakat dalam kunjungannya di kantor Camat Moyo Utara, akhir pekan kemarin.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc beserta rombongan meninjau lokasi program shrimp estate di kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Dirjen didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd bersama  didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbawa dan Camat Moyo Utara. Turut hadir Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kepala ATR BPN Sumbawa dan lainnya. Wabup menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yang selama ini telah banyak memberikan dukungan program kepada masyarakat Sumbawa. “Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa dipilih menjadi lokasi pembangunan shrimp estate sebagai program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan ekspor,” ujarnya.

Iklan

Terkait hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Sumbawa untuk mendukung pembangunan shrimp estate. Dengan harapan segera terwujud. “Mengingat pontensialnya sumberdaya kelautan dan perikanan yang kami miliki, termasuk besarnya antusiasme masyarakat terhadap program shrimp estaste ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Wabup.

Untuk itu, diharapkan shrimp estate nantinya dapat dikelola pihak profesional. Agar menguntungkan dan berkelanjutan. Serta terjalin sistem kerjasama yang baik dengan Pemkab Sumbawa maupun masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian KKP RI, Haeru Rahayu, dalam paparannya menjelaskan, shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Program ini dalam pengembangan perikanan budidaya dengan tujuan meningkatkan ekspor, menambah devisa untuk daerah maupun Negara.

Kawasan tersebut, tambah Dirjen, akan tetap menjadi hak masyarakat pemilik tambak atau lahan. Hanya hak pengelolaanya saja oleh Pemerintah Daerah yang akan bekerja sama dengan KKP. Terkait pengelolaannya, Dirjen mengatakan dengan kehadiran shrimp estate ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian akan terciptanya lapangan pekerjaan. Bahkan pemilik lahan dapat menjadi tenaga kerja dan apabila terdapat keuntungan lebih, maka pemilik lahan akan mendapatkan haknya dengan skema pembagian hasil berdasarkan luas lahan kepemilikan. (arn)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional