Direktur RSUD Sumbawa Diperiksa Jaksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus mendalami kasus dugaan penyimpangan pengadaan ambulan emergency RSUD Sumbawa. Senin, 15 Mei 2017, tiga pejabat di Sumbawa  diperiksa guna dimintai keterangan.

Pejabat tersebut yakni Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi. Kemudian Camat Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si yang merupakan mantan Kabag Aset atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu. Selain itu jaksa juga memeriksa PPTK, Surbini, SE., MM. Mereka diperiksa secara terpisah di ruangan Seksi Pidana Khusus.

Iklan

Direktur RSUD Sumbawa , dr. Selvi yang ditemui wartawan mengakui pemeriksaan terhadapnya terkait tugas dan fungsinya dalam pengadaan ambulans emergency. Menurutnya, mengenai pengadaan ambulan emergency usulan perencanaannya dari pihak rumah sakit ke pemerintah daerah. Pengadaannya sendiri di Bagian Aset saat itu.

Untuk masalah harga, ia enggan berkomentar. Sementara detail mengenai spesifikasi ambulans yang diusulkan ia tidak mau berkomentar banyak. “Kalau masalah harga saya tidak bisa berkomentar. Kalau detail mengenai spesifikasi nanti saja. Intinya perencanaan usulan dari rumah sakit. Pengadaannya di Aset,” terangnya.

Sedangkan PPTK,  Surbini SE., MM, menjelaskan mengenai dicantumkannya angaran di bagian Aset. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang tufoksi  sekretariat daerah dan staf ahli bupati. Di mana ada salah satu fungsi bagian aset terkait pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan tanah.

Dalam hal ini, di perencanaan ambulans menyebutkan pengadaan kendaraan dinas ambulans, bukanlah pengadaan alat kesehatan. Sehingga anggaran tersebut masuk di bagian aset. Untuk perencanaannya sendiri, pihak rumah sakit yang melakukan.

“Yang saya ketahui pengadaan ambulans sudah melalui proses. Kalau perencanaannya dari bagian aset kita terima dari bagian rumah sakit untuk membutuhkan alat ini speknya. Jadi kami bagian aset tentu mengadakan sesuai dengan kebutuhan user.  Kebutuhan user itu apa, itulah pekerjaan bagian aset mengadaan pengadaaanya sesuai dengan kebutuhan user,” tukasnya.

Sementara Varian Bintoro menyampaikan ia diperiksa sebagai KPA pengadaan ambulan tahun 2015. Dijelaskan, pengadaaan yang dilakukan tentunya sudah melalui proses perencanaan. Dimana perencanaannya dilakukan pihak rumah sakit.

Pihaknya juga sering meminta saran kepada pihak rumah sakit mengenai hal-hal teknis. Selain itu ia selaku KPA juga sering berkomunikasi dengan PPK.

“Secara teknis kan sudah ada yang verifikasi. Namun sebelum bertandatangan saya tetap bertanya. Tetap komunikasi dengan PPK juga. Setelah semua dirasa sesuai dengan ketentuan, barulah ditandatangani usulannya,” jelas Varian seraya menjamin ia tetap kooperatif manakala dipanggil kejaksaan untuk memberikan keterangan.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, PD, SH membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Mereka diperiksa guna dimintai keterangan terkait pengadaan ambulan emergency RSUD Sumbawa tahun 2015 lalu. Selanjutnya pihaknya akan memeriksa kontraktor hari ini (Selasa red).

Setelah pemeriksaan kontraktor pihaknya akan membuatkan laporan terkait penanganan selanjutnya. “Setelah pemeriksaan kontraktor selesai baru saya buatkan laporan.  Apakah dari keterangan yang diperoleh tersebut cukup. Kalau cukup mau berhenti atau maju. Kalau kurang cukup apa perlu tambah saksi lagi,” pungkasnya. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here